Home / Featured / Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden……!

Secara Konstitusional Belum Ada yang Terpilih Sebagai Presiden……!

Jakarta, BEREDUKASI.Com — KETUA Umum Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) Pusat, Atal Sembiring Depari menegaskan, sebenarnya sebelum perhitungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, belum ada yang terpilih sebagai Presiden
Republik Indonesia periode 2019-2024. 

Untuk itu Atal mengimbau semua
pihak, termasuk media massa, untuk bersabar dan tidak memperkeruh suasana yang
menjadikan persatuan Indonesia jadi rentan.

Kepada wartawan di Jakarta,
Minggu, 21 April 2019, Atal yang juga merupakan Pemimpin Redaksi Suara Karya
mengimbau, Tim Sukses  kedua paslon mengawasi jalannya rekapitulasi
perhitungan suara mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), Desa/Kulurahan,
Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan KPU Pusat.

“Kami juga mengimbau media
mengawasi perhitungan suara, pengawalan kertas suara dan proses pembuatan
berita acara,” kata Atal. 

Yang lebih penting dari semua
itu, menurut Atal, media massa sebaiknya menahan diri dalam pemberitaan
sensasional.

“Sebaiknya media tidak ikut
memprovokasi massa,” kata Atal.

Atal menyayangkan polemik seputar
tudingan sekelompok orang bahwa kelompok lain tidak konstitusional
(inkonstitusional). Karena mendasarkan pada perhitungan data yang mereka
lakukan sendiri. Padahal, kata Atal, perhitungan cepat pun pada dasarnya tak
bisa dikatakan sebagai pilihan konstitusional.

“Yang benar-benar konstitusional
itu tentu saja perhitungan riil (real count) yang dilakukan KPU. Jadi,
sebaiknya memang semua pihak bersabar dan menahan diri sampai KPU selesai
menghitung dan mengumumkan hasil riil Pilpres dan Pileg. Dan, KPU sendiri juga
harus lebih cepat mengentri data. Masak sudah hari kelima yang dientri baru di
bawah 10 persen,” kata dia.  

Senada dengan Atal, Ketua Dewan
Pakar Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu-PWI) Ferry Kurnia
Rizkiyansyah mengimbau masyarakat dan organisasi Pemantau Pemilu. Terus
mengawasi semua tahapan rekapitulasi perhitungan suara, baik Pilpres maupun
Pileg.

“Kami juga meminta Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) proaktif mengawasi kinerja
penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat pusat sampai KPPS,” kata Ferry.

Tidak hanya itu, Mappilu yang
memiliki pemantau di 17 Provinsi dan hampir 200 Kabupaten/Kota, menemukan
beberapa kecurangan di berbagai tingkat. Karena itu Mappilu meminta DKPP
bersikap tegas dengan memberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.

Imbauan tersebut dikemukakan
menyusul situasi yang memanas seiring perhitungan suara. Hasil hitung cepat
(Quick Count) yang dirilis televisi memenangkan pasangan calon nomor satu. Di
sisi lain, pasangan calon nomor dua melakukan perhitungan sendiri berbasis Real
Count. (Red)

About admin

Check Also

Karnaval Fashion Kreasikan Barang Bekas atau Sampah yang di Daur Ulang…….!

Purwakarta, BEREDUKASI.Com — DINAS Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyelanggarakan Karnaval Pakaian Daur Ulang yang diikuti oleh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *