By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — DIHADIRI Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal di Jawa Barat, Bupati dan Walikota di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Barat, Kepala Sekretariat BPK Republik Indonesia di Aula Barat Gedung Sate Jl. Diponegoro No.22 Bandung. Dalam pelaksanaan penyerahan daftar isian anggaran (DIPA), Kamis (20/12/18).
Dana untuk Daerah dan Desa 2019 khususnya Kepada Bupati dan Walikota di lingkup Provinsi Jawa Barat. Menjelang akhir tahun Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil ingin merefleksikan beberapa hal.
“Rencana program di tahun depan, bahwa dana APBN untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Melalui satuan kerja Kementerian lembaga 47,4 triliun dan untuk Dana Transfer Daerah, Dana Desa 70,84 triliun,” ujar Kang Emil.
Ridwan Kamil berharap hari esok adalah hari yang lebih baik dari hari ini. Dirinya tidak ingin mendengar kabar hari esok adalah hari lebih buruk dari hari ini “Kuncinya adalah kita harus tepat sasaran dan kuat dalam pengawasan”.
Untuk anggaran Kementerian dan Lembaga dari Pemerintah Pusat utamanya pada tahun 2019 itu. Untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan.
“Masih ada di Provinsi Jawa Barat 4 juta Kepala Keluarga yang dalam kategori miskin,” jelas Gubernur Jawa Barat.
Menurut Ridwan Kamil anggaran kementerian dan lembaga supaya dipakai untuk memacu. Sektor unggulan pelayanan aparatur negara serta peningkatan pelayanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi. Karena April ada pemilihan Legislatif dan Pilpres.
“Kami harap anggaran ini bisa memadai untuk memastikan kondisi kondusifitas di Jawa Barat. Untuk Transfer Dana ke Daerah melalui BAU, DAK, DBH dan Dana Desa untuk meningkatkan jumlah mutu dan pelayanan publik,” imbuhnya.
Program satu Desa Satu Perusahaan adalah strategi “RK”. sehingga warga yang tinggal di Desa namun rezekinya kota.
“Transfer ke Daerah diharapkan menuntaskan kemiskinan, menuntaskan kemiskinan ini jangan dalam bentuk memberi saja. Itu tidak mendidik, untuk yang darurat “Iya”, tapi dilatih-lah yang miskin itu, kerja di Perusahaan Desa yang nanti dibangun oleh pihak Provinsi atau diberi modal maka program “Kredit Mesra” tanpa anggunan di rumah-rumah ibadah tolong disukseskan,” Harap Kang Emil
Dirinya menyampaikan amanat dari Presiden tentang Dana Desa, agar 2019 sudah bisa di Swakelola.
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat tolong diterjemahkan dengan baik dana desa dimaksimalkan untuk Swakelola,” kata Kang Emil.
Kang Emil juga memberi peringatan kepada Kepala Daerah, hasil evaluasi proyek-proyek infrastruktur. Menunjukkan langsung itu tidak memberi dampak signifikan.
“Saya minta Kepala Daerah perbanyak lelang dalam skala besar, daripada ditunjukkan langsung. Sebab 200 Juta kali banyak yang tidak ngefek. Karena masyarakat tidak melihat uang yang begitu banyak, tetapi dampaknya tidak terasa,” pungkasnya. (MIF)
