By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung sejak tahun 2016, telah menggunakan aplikasi e-Budgeting. Penggunaan aplikasi ini sebagai upaya Pemkot Bandung, untuk mencegah serta menutup segala akses yang berpotensi menimbulkan korupsi.
Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menjadi narasumber dalam acara Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (20/12/18).
Pada acara tersebut, Yana bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Yayan Rohman menjelaskan peran e-Budgeting dan e-Procurement.
Yana mengungkapkan, dengan aplikasi e-Budgeting, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mencantumkan setiap kebutuhan dari awal dengan kategori yang ditentukan.
“Di Kota Bandung kami sudah menggunakan e-Budgeting sejak 2016. Dengan ini kami bisa mengawasi belanja daerah dari SKPD. Jadi kita bisa monitor, sehingga bisa mengefesiensikan anggaran belanja daerah sesuai kebutuhan. Ini salasatu upaya kami menutup potensi korupsi,” tuturnya.
Pemkot Bandung juga telah mengembangkan aplikasi Bandung Integrated Resources Management System (BIRMS) yang merupakan kelanjutan dari e-Procurement. Aplikasi tersebut pula mendapat apresiasi dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Word Bank.
“Hasil pengembangan di Kota Bandung, melalui BIRMS, masyarakat dapat ikut terlibat dalam proses lelang. Dan ini satu-satunya di Indonesia bahkan Asia Tenggara,” katanya.
Upaya lain yang dilakukan Pemkot Bandung untuk mencegah dan menutup segala akses yang berpotens menimbulkan korupsi. Adalah dengan menjalin kerjasama dengan Kejaksaaan Negeri (Kejari) Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah lembaga lain.
“Melalui Inspektorat Kota Bandung, Pemkot Bandung selalu berkoordinasi, seperti dengan dengan Kejari Bandung dan Forkopimda untuk selalu mengawasi dan menutup segala celah yang berpotensi menjadi korupsi,” lanjutnya.
Pemkot Bandung pun, lanjutnya, selalu mengedukasi para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk selalu menjunjung nilai kejujuran.
“Sebagai pelayan masyarakat harus bekerja dengan niatan ibadah,” ujar Yana.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko yang juga hadir dalam acara tersebut menekankan. Pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan korupsi, baik antar lembaga maupun pemerintah dengan masyarakat. Sehingga, jika semua kalangan bersatu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
“Di tengah maraknya Pejabat Daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami menyuarakan kembali komitmen dalam memerangi korupsi. Maka dari itu, Pemerintah Pusat akan memilih daerah yang memiliki sistem pencegahan korupsi yang paling baik untuk dijadikan percontohan untuk daerah yang lain,” katanya.
Kehadiran Kepala Daerah dalam acara ini, lanjutnya, membawa harapan banyak adanya aksi nyata pencegahan korupsi skala Nasional. Karena dengan banyaknya tindak pidana korupsi, akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.
Dengan kebijakan baru, pemerintah pusat akan bekerjasama dengan Bank Dunia di Swiss. Untuk mengetahui aliran dana yang sempat disalah gunakan maupun melalui “money laundry”.
“Saya sangat bahagia dengan kehadiran para Kepala Daerah. Karena tidak secara langsung mereka sudah mendukung dengan gerakan ini. Korupsi itu menghambat pembangunan dan pelayanan yang prima. Maka kami akan bekerjasama dengan Bank Dunia, untuk mengecek keberadaan uang yang sudah dikorupsi ataupun yang melalui proses “money laundry”,” tuturnya. (RF)
