By 
Gubernur DKI Anies Baswedan, M.Ihsan (moderator), Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sudiyanto, saat seminar di Jakarta, 22/1/2019. (Foto: PWI/Dias)
Jakarta, BEREDUKASI.Com — GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku, untuk mengambil suatu keputusan, pihaknya masih tetap berpegang, antara lain pada informasi dari media massa Nasional terbitan Jakarta dan dari pada media sosial.
Percakapan riuh rendah di media sosial, dinilai seringkali remeh temeh dan bukan yang dipikirkan oleh masyarakat Jakarta sehari-hari yaitu air bersih, transportasi, harga kebutuhan pokok (beras, telor, ayam, daging, dll) dan lapangan pekerjaan.
Sebaliknya di Bogor, Wali Kota Bima Arya Sugiarto dalam melakukan tugas dan mengambil keputusan sehari-hari. Justru lebih banyak, mendengar suara media sosial dari pada media massa lokal.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengakui, bahwa media pers kini sedang memasuki ambang transisi, akibat kemajuan teknologi digital. Untuk menjawab tantangan teknologi itu, menuntut para wartawan profesional. Serta memahami teknologi dan model jurnalisme yang mengarah, pada konvergensi dan multi platform. Untuk itu program peningkatan profesionalitas ini yaitu melalui uji kompetensi dan sertifikasi wartawan menjadi penting.
Setiap media dituntut mengembangkan visi misi futuristik yang bisa melampaui jaman. Di era transisi menuju Teknologi 4.0. Pers harus bertransformasi dari penerima iklan menjadi pengembang iklan. Saat ini masih banyak media didirikan, hanya untuk menarik jatah dana APBD dari Pemda-Pemda.
Ketiga tokoh ini terlontar dalam acara Seminar di Jakarta, pada tgl 22 Januari 2019 dengan tema “Peranan Pers pada Era Digital dan Mendukung Pembangunan Daerah”.
Untuk pemilihan tema ini, menurut Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari, agar bisa melihat peran pers dalam pembangunan daerah. Dan Seminar ini, sebagai acara “puncak” Rapat Kerja PWI masa bakti tahun 2018-2019. Serta sekaligus menyongsong peringatan Hari Pers Nasional Indonesia (HPN), tgl 6 s/d 9 Februari 2019 di Surabaya, Jawa Timur.
Justru Memerlukan Tekanan Pers…….!
Menurut Anies, Jakarta sebagai daerah, media-medianya mempunyai irisan dengan media-media Nasional. Itu sebabnya ada hal remeh, misalnya tiba-tiba bisa menjadi “Isu Nasional”. Pada masa Orde Baru, ketika pemerintah menjadikan informasi sebagai propaganda tentang capaian-capaian pembangunan, untuk mengonfirmasi kebenaran tanyanya ke media massa. Saat ini kondisinya terbalik. Dengan adanya Tsunami Informasi (baca : Membanjirnya Informasi), termasuk berita bohong (hoax), pemerintah memegang otoritas verifikasi.
Anies mengakui, dalam memimpin Jakarta selama satu tahun lebih ini, mengakui tidak sepi dari berbagai kritik. Lalu kritik-kritik itu didata, diteliti dan dipelajari. Kesimpulan itu tadi, bahwa yang ramai di media sosial, bukan yang menjadi kepentingan mendasar masyarakat Jakarta. Karena itu, ia meminta media massa dan media sosial. Bisa menemani dirinya dalam membangun Jakarta dan menjadikan warga jakarta. Sebagai co-creator yang menjadi sumber solusi.
“Pemerintah (DKI Jakarta-red) perlu mendapat tekanan dari media massa maupun media sosial, dengan tema-tema yang penting dan mendasar,” pinta Anies.
Bagi Wali Kota Bogor, media-media sosial yang lucu, konyol, kasar, ngawur, bohong, tapi kadang juga ada benarnya. Dan dapat ia jadikan wahana untuk mendeteksi realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu ia juga menggunakan media sosial (instragram, facebook, website, whatsapp dll) untuk berkomunikasi dengan para warga Bogor. Sehingga bisa mewujudkan Bogor seperti hari ini. (Humas)
