Jakarta, BEREDUKASI.Com — TVRI akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Keuangan TVRI Tahun 2018.
Opini WTP tersebut untuk pertama kalinya setelah sebelumnya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) ini, secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2016, mendapat opini”Disclaimer”(tidak memberikan pendapat) dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), di tahun 2017.
“Alhamdulillah, Allah SWT telah memberi karunia opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tertinggi (WTP) kepada LPP TVRI pada tahun 2019. Sebuah perjuangan yang dilakukan Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh karyawan baik di Pusat, maupun Daerah. Dalam memperbaiki tata kelola keuangan, khususnya penataan aset dan pertanggung jawaban, serta laporan keuangan,” kata Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya, di acara Syukuran dan Hala Bihalal karyawan TVRI, di Lobi Gedung TVRI Senayan, Jakarta, bebebtapa waktu yang lalu.
Perolehan status WTP, kata Helmy, merupakan Prestasi Tertinggi yang didapatkan TVRI. Dengan Prestasi tersebut, dia berharap hal itu dapat menjadi tolok ukur terjadinya transformasi di lingkungan TVRI. Terutama di sektor keuangan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
“Ke depan dengan Prestasi ini, kami bisa menghadirkan program-program televisi yang berkualitas dan diminati masyarakat,” kata Helmy lagi.
Helmy menceritakan, sejak 1,5 tahun silam saat pertama kali dia baru menjabat sebagai Direktur Utama TVRI, status pengelolaan keuangan TVRI berpredikat “Disclaimer”. Dia mengatakan, dengan Predikat tersebut pihaknya, merasa tertantang dan berusaha menjadikan pengelolaan keuangan ke depannya menjadi lebih akuntabel.
Dengan adanya WTP, kata Helmy, hal tersebut dapat menjadi modal bagi TVRI untuk membangkitkan kepercayaan terhadap mitra dan pihak-pihak lain yang ingin bekerjasama dengan TVRI.
“Saya yakin mitra kerja TVRI akan semakin progresif dalam meningkatkan serta membantu menghadirkan tayangan yang berkualitas,” ujarnya.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi, yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan, TVRI perlu mendapat apresiasi. Sebagai lembaga Negara yang bergerak di bidang penyiaran, katanya, TVRI mampu meraih prestasi yang prestisius.
“Namun demikian terdapat beberapa catatan yang perlu dibenahi TVRI. Inilah yang harus ditindaklanjuti oleh TVRI untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa depan,” kata Achsanul.
Ke depan, lanjut Helmy, TVRI perlu merespon catatan BPK, dengan terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan anggaran yang dimiliki. Hal itu dilakukan guna menjaga kepercayaan serta pergerakan struktur manajerial seluruh karyawan TVRI yang ada di seluruh Indonesia.
Di sisi lain dia menekankan, reformasi dan rebranding TVRI merupakan prioritas yang telah dimulai sejak tahun lalu. Dia mengingatkan, dengan capaian WTP yang ada, pihaknya meminta kepada seluruh karyawan TVRI, agar melakukan percepatan dalam transformasi tersebut.
“Sebagai saluran televisi publik, ke depan TVRI akan menghadirkan tayangan yang diharapkan merangsang persatuan bangsa menjadi semakin erat. Apapun latar belakang pandangan maupun identitas masyarakatnya,” ujar Helmy.
Helmy mencontohkan, hal tersebut sudah dimulai dengan kembalinya TVRI menayangkan Siaran Olahraga Bulutangkis dan Depak Bola Dunia. Hal tersebut dinilai dapat mengembalikan kehadiran TVRI di tengah masyarakat. Selain itu, katanya, TVRI juga sukses menjadi penyelenggara siaran Debat Calon Presiden, Siaran Pemilu dan menjadi TV Pool pada berbagai kegiatan kenergaraan.
“Sebuah kepercayaan kepada kami. Maka kami sambut dengan progresif,” kata dia. (Eddie Karsito)