By 
Tasikmalaya, BEREDUKASI.Com — JARGON Politik yang menggembor- gemborkan sekolah “Gratis”, pemahamannya di masyarakat berdampak negatif terhadap keberadaan sekolah.
Seperti yang dialami SMAN 10 Kota Tasikmalaya. Menurut Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 10, Joni Darmawan, saat pihak sekolah melakukan pemberitahuan kepada orangtua siswa menyangkut iuran sekolah. Menimbulkan pro dan kontra di kalangan mereka.
“Jadi para orangtua murid merasa keberatan. Dengan alasan sekolah “gratis”,” kata Joni.
Padahal, tambah Joni, pihak sekolah hanya memberi tahu orangtua siswa untuk membantu kelancaran dalam belajar.
Ditegaskan oleh Ketua Komite Sekolah SMAN 10 Tasikmalaya, Asep Rizal, S.PdI, sebenarnya tidak ada sekolah “gratis”.
“Ini harus ada pemahaman secara menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi, mengenai sekolah “gratis” itu seperti apa…..?,” tegas Asep Rizal.
Dijelaskan Asep, tingkat responsip terhadap sekolah “gratis” di kalangan masyarakat. Menimbulkan opini lain dan berdampak terhadap sekolah bersangkutan.
“Disini saya menyampaikan aspirasi Kepada Bapak Gubernur Ridwan Kamil. Gagasan dan “ide” tentang sekolah “gratis” itu, harus dilakukan pemahaman secara menyuluruh kepada masyarakat,” tegas Asep Rizal.
“Maksud sekolah “gratis” itu seperti apa….? Tidak seperti yang telah dilakukan di Jawa Timur. Sementara di Jawa Barat, baru akan dilakukan tahun 2020. Namanya opini masyarakat, dengan sendirinya terus berkembang saat muncul istilah sekolah “gratis”,” imbuhnya lagi.
Masalah iuran…..!
Disisi lain Ketua Komite SMAN 10 Tasikmalaya ini, yang juga tenaga pendidik membenarkan adanya iuran sekolah. Sehingga menimbulkan pro dan kontra.
“Dalam undang-undangnya, disitu tertulis pihak sekolah membolehkan untuk memberlakukan iuran dalam koridor tertentu,” tandas Asep Rizal.
Sementara itu Joni Darmawan memaparkan, iuran hanyalah ganti istilah. Ada DSPB/IBPD yang merupakan iuran bulanan sekolah. Kisaran jumlahnya ditentukan dari hasil rapat dengan para orangtua murid.
Untuk SMAN 10 Tasikmalaya, IBPD kelas 11 dan 12 Rp.50.000,-/bulan. Jadi satu tahun sebesar Rp. 600.000,-. Sementara OSIS/Keg Ekskul jumlahnya Rp.250.000.-/ tahun. Jadi keseluruh iuran/tahun kisaran Rp.850.000,-.
“Itu jelas rinciannya,” tandas Joni Darmawan.
Dikatakannya, Dana BOS jelas peruntukannya yakni biaya operasional seperti listrik, air, internet, telepon, ATK, PAS, PAT, USBN, UNBK.
“Ditambah perbaikan ringan seperti pengecetan pagar,” kata Kepsek yang familier ini.
Bahkan, tambahnya, bagi orangtua siswa yang tidak mampu diberi bantuan.
“Kalaupun ada yang masih memiliki tunggakan ke sekolah, jangan jadi beban. Biarkan anak mengenyam pendidikan disini hingga selesai,” imbuhnya lagi.
Pembangunan sekolah….!
Sementara itu Koordinator Humas SMAN 10 Tasikmalaya, Asep Yudi menolak untuk memberikan tanggapan terhadap opini terkait dengan sekolah gratis.
“Itu bukan wewenang kami. Silahkan tanya kepada yang berwenang,” tandasnya.
Namun Asep Yudi memaparkan, pihaknya tengah melakukan pembangunan sejumlah sarana. Guna menunjang kelancaran mutu dan kualitas pendidikan di sekolahnya.
“Kami tengah membangun beberapa bangunan ruangan kelas, MCK, Mesjid serta penambahan lapangan olahraga dan area parkir,” katanya.
Hal itu dibenarkan Kepala Sekolah, Joni Darmawan.
“Memang benar kami tengah melakukan pembenahan lingkungan. Agar ke depannya SMAN 10 Tasikmalaya menjadi sekolah yang diperhitungkan khususnya tingkat Kota,” ucap Joni.
Lebih jauh Kepsek memaparkan, dana pembangunan ini didapat selain dari bantuan pemerintah. Juga sumbangan para guru dan murid serta orangtua murid.
“Kalau tidak sekarang kapan lagi kita melangkah untuk maju. Ini kan demi generasi muda sebagai tulang punggung bangsa Indonesia,” pungkasnya. (Budi S. Ombik)
