By 
Bandung, BEREDUKASI.Com – PANDEMI Covid-19 telah meluluh lantakkan berbagai sendi kehidupan khususnya di Jawa Barat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDesa) Jawa Barat, Dedi Supandi dalam video conference Penulis Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang tergabung dalam Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) hari Senin, (27/4), memaparkan. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini pihaknya telah menerapkan Tiga Strategi penanggulangan Covid-19, mulai dari strategi pengendalian kesehatan, strategi pengadaan dan distribusi serta strategi Pemulihan Ekonomi.
Khusus menyangkut penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak, Jabar membuka Sembilan Pintu Bantuan Sosial.
Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako serta Bantuan Sosial (Bansos Presiden khusus perantau Jabodetabek).
Selain itu, ada juga Dana Desa untuk Kabupaten, Kartu Prakerja, bantuan tunai Kementerian Sosial (Kemensos), Bansos Kabupaten atau Kota, Bansos Gubernur dan Gerakan Nasi Bungkus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Beberapa hari lalu kami menerima laporan adanya masyarakat yang menolak bantuan dari Pemerintah Pronvinsi Jawa Barat. Alasannya, bantuan yang datang tidak sesuai dengan data calon penerima yang diajukan RW setempat. Dari 20 yang diusulkan, bantuan yang datang hanya Empat Paket. Ini kemudian dikembalikan oleh Ketua RW-nya. Sebenarnya, yang 20 itu akan menerima semua. Cuma, sumber bantuannya beda. Beda pintu. Yang datang duluan itu bantuan Pemprov Jabar. Sisanya beragam dari mulai bantuan Pemerintah Pusat hingga Kabupaten dan Kota,” terang Dedi.
Dedi menjelaskan, data terdampak datang dari bawah. Pemerintah kemudian mengklasifikasi dan memetakan. Sayangnya tidak semua masyarakat atau bahkan perangkat Desa paham akan hal tersebut. Untuk menghindari simpang-siur data penerima bantuan, pihaknya berencana memberikan penanda khusus untuk setiap rumah yang menerima bantuan. Dengan demikian, tidak akan tertukar atau terjadi Duplikasi yang mengakibatkan terganggunya bantuan untuk penerima lainnya.
“Untuk menyalurkan bantuan sosial ini kami dibantu kader-kader masyarakat. Ada kader PKK, kader KB, kader posyandu, patriot desa, dan lain-lain. Untuk penanggulangan secara keseluruhan, kami telah membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19. Saat ini dari jumlah Desa sebanyak 5.312 Desa sudah ada relawan yang dibentuk di 4.346 Desa atau sekitar 84,79 persen dengan jumlah total relawan sebanyak 182.532 orang dengan estimasi rata-rata 42 orang di setiap Desa,” ungkap Dedi.
Dedi menambahkan, Tim Desa Lawan Covid-19 telah mendirikan sebanyak 4.346 Posko, 2.230 Ruang Isolasi, 6.047 Aksi Sosialisasi Covid-19, menyediakan 5.312 tempat cuci tangan. Kemudian 4.994 penyemprotan Disinfektan, 4.252 Pendataan Pemudik, Pendataan Masyarakat Rentan Sakit hingga pengadaan 22.061 Masker.
“Insya Allah dengan berbagai kekuatan serta sumber daya yang ada di Desa. Maka secara bersama-sama kita akan terus melawan virus Corona,” ujarnya.
Menyinggung peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) selama Pandemi Covid-19, Dedi mencatat sejumlah Bumdes turut menjadi penyedia Masker bagi masyarakat. Sebagian lainnya, Bumdes juga turut aktif melakukan Bakti Sosial bagi masyarakat.
“Selain itu, Dana Desa juga sudah bisa dipergunakan untuk membiayai kegiatan Padat Karya. Dengan demikian, pemulihan ekonomi Pasca Pandemi nanti mudah-mudahan bisa cepat dilakukan,” tandas Dedi.
Dalam kegiatan video conference ini diikuti sejumlah Jurnalis dari Jawa Barat. Yang tergabung dalam IPKB Jabar, juga turut serta beberapa perwakilan DPPKB Kota/Kabupaten, serta Koalisasi Kependudukan Jabar. (Tesaf).
