BANDUNG | Beredukasi – Penanganan banjir di Kota Bandung dinilai perlu beralih dari pola reaktif menjadi langkah terencana dan menyeluruh. Pembenahan drainase dan pengerukan sedimentasi dinilai belum cukup tanpa pembenahan tata ruang, perlindungan kawasan resapan air, serta kolaborasi lintas daerah.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung, Agus Andi Setyawan, dalam talk show OPSI bertema “Baliho Tumbang hingga Banjir Mengintai, Seberapa Siap Bandung Hadapi Musim Hujan?” di Studio PRFM Bandung, Senin (5/10/2026).

Agus menyoroti persoalan alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya di kawasan Bandung Utara yang menjadi salah satu wilayah resapan air.

“Pembangunan ini banyak yang alih fungsi lahan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan tata ruang RTRW kita. Contohnya resapan, sumber utama itu di Bandung Utara,” katanya.

Menurut Agus, persoalan banjir di Kota Bandung tidak bisa dilepaskan dari kondisi kawasan hulu. Perubahan fungsi lahan di wilayah utara berpotensi meningkatkan limpasan air saat hujan deras, sehingga menambah beban sungai dan sistem drainase di kawasan perkotaan.

Persoalan tersebut juga melibatkan wilayah administratif lain, mulai dari Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, hingga Kabupaten Sumedang. Karena itu, penanganannya tidak cukup dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung secara mandiri.

Rencana Induk Drainase Jadi Kebutuhan Mendesak

Salah satu hal yang disoroti Agus adalah belum tersedianya rencana induk drainase Kota Bandung yang dapat menjadi acuan terpadu dalam mengelola aliran air dari kawasan utara menuju selatan.

“Intinya Kota Bandung belum punya rencana induk drainase. Dari alokasi air dari utara ke selatan hingga ke kabupaten, batas tol, itu harus dioperasikan seperti apa, kemudian kolaborasi dengan Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Menurut dia, rencana induk tersebut diperlukan agar pembangunan dan pembenahan infrastruktur pengendali banjir dilakukan berdasarkan perencanaan yang terintegrasi, bukan secara parsial.

Ia menegaskan, pembenahan saluran air di wilayah perkotaan tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak disertai penanganan kawasan hulu dan koordinasi dengan daerah yang saling terhubung dalam sistem aliran air.

“Tidak bisa diselesaikan satu daerah semua,” katanya.

Agus pun mendorong kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta pemerintah daerah lain yang berkaitan dengan sistem aliran air.

Kanal Selatan dan Pembenahan Infrastruktur

Selain tata ruang dan perencanaan drainase, Agus menilai infrastruktur pengendali banjir di Kota Bandung masih perlu dibenahi secara berkelanjutan. Penanganan sungai, drainase, tanggul, hingga sodetan membutuhkan perencanaan yang saling terhubung.

Ia juga menyinggung gagasan pembangunan kanal selatan yang pernah direncanakan sekitar 2013. Menurutnya, jalur kanal tersebut berpotensi menjadi salah satu alternatif pengendalian aliran air. Apabila dikembangkan dengan perencanaan yang tepat, kawasan tersebut juga berpeluang dimanfaatkan sebagai ruang publik atau objek wisata.

Namun, berbagai gagasan infrastruktur itu perlu ditempatkan dalam kerangka perencanaan menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Agus mengingatkan, penanganan banjir tidak semestinya hanya menjadi perhatian ketika musim hujan tiba. Pengerukan sedimentasi, pembersihan drainase, dan perbaikan saluran memang penting, tetapi langkah tersebut berisiko menjadi solusi sementara apabila akar persoalan tidak ditangani.

“Tidak menyelesaikan secara insidental, tapi betul-betul komprehensif,” tegasnya.

Ia mengajak pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan melalui koordinasi, perencanaan yang matang, serta partisipasi bersama.

Dengan pendekatan lintas wilayah yang terintegrasi, penanganan banjir di Kota Bandung diharapkan tidak hanya berfokus pada dampak yang muncul saat hujan, tetapi juga menyasar faktor penyebabnya, mulai dari tata ruang, kondisi kawasan resapan, hingga pengelolaan aliran air dari hulu ke hilir.

(Rio/Humpro DPRD Kota Bandung)