By 
BANDUNG, BEREDUKASI.Com — Tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan data World Bank, posisi indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2014 sebesar 36%. Level inklusi ini masih jauh tertinggal dibanding beberapa negara tetangga di lingkup Asia Pasifik macam Thailand (78%), Malaysia (81%), dan Singapura (96%).
Sebagai pembanding, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 29,66%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%. Meski kedua indeks tersebut mengalami kenaikan ketimbang hasil survei SNLIK pertama pada 2013 lalu, angka ini masih menunjukkan pemahaman masyarakat tentang produk industri keuangan masih relatif rendah.
Berdasarkan jenisnya, indeks literasi tertinggi ditempati sektor keuangan nasional (29.66%) sedangkan sektor pasar modal menjadi yang terendah (4,40%). Sama halnya dengan indeks literasi, indeks inklusi keuangan sektor nasional dan pasar modal juga menjadi yang tertinggi dan paling rendah. Pemahaman masyarakat produk atau jasa industri jasa keuangan yang dikeluarkan pelaku industri keuangan baik perbankan maupun non-bank harus terus digenjot.
Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya level inklusi keuangan di tanah air ini. Dari mulai komponen yang bersifat paradigmatis dan sistematis seperti kurangnya kesadaran dan kepedulian warga serta aksesibilitas terhadap informasi keuangan yang terbatas, hingga hal-hal teknikal macam jarak lembaga keuangan yang sulit dijangkau menjadi pemicunya.
Presiden Joko Widodo menilai perlu dilakukan penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar Indonesia bisa mempercepat inklusi keuangan. Jika dua hal itu belum dilakukan, keinginan untuk mempercepat laju inklusi keuangan di tanah air bakal berakhir sebagai mimpi belaka. Presiden menegaskan, pemerintah Indonesia ingin semua masyarakat bisa mengakses ke perbankan dan sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.
“Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita sehingga akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, yang kecil-kecil itu,” kata Presiden Jokowi.
Edukasi terkait inklusi dan literasi keuangan ini penting dilakukan. Bank Dunia menyebut kecakapan dan pemahaman di sektor finansial akan melahirkan keputusan pengelolaan keuangan yang tepat. Masyarakat yang memiliki pemahaman juga bakal lebih selektif dalam memilih produk atau jasa keuangan yang sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, kondisi demikian bakal mendorong perkembangan sektor keuangan maupun segmen ekonomi yang lebih luas.
Secara tidak langsung, level inklusi keuangan juga bakal mendorong pertumbuhan ekonomi dengan semakin banyaknya perputaran uang di industri jasa keuangan. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun memberikan peranan yang cukup besar bagi masyarakat. Salah satu peran industri jasa keuangan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan ekonomi di antaranya melalui penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp4.709,5 triliun di tahun 2016.
Studi yang dilakukan Bank Dunia juga menyatakan peningkatan inklusi keuangan sebesar 1% dapat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar sekitar 0,03%. Dilihat dari PDB per kapita, Indonesia masih berada di level bawah. International Monetary Fund (IMF) dalam laporannya yang dirilis akhir tahun 2017 menyebutkan pendapatan perkapita Indonesia sebesar 13.120 dolar Amerika Serikat. Dalam skala negara-negara ASEAN, Indonesia masih menempati posisi kelima. Posisi Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.
Lembaga yang sama juga merilis data yang menyatakan Indonesia saat ini merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan pendapatan PDB nasional 1,07 triliun dolar AS. Berdasarkan riset tentang outlook perekonomian global yang diinisiasi lembaga auditor PricewaterhouseCoopers (PwC), Indonesia diprediksi bakal menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Indonesia diprediksi akan berada di peringkat lima di tahun 2030 dan naik menjadi peringkat empat di tahun 2050.
Kesebangunan angka pertumbuhan antara level inklusi keuangan dengan pendapatan per kapita ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan punya peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mendukung gerak pertumbuhan, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan sebesar 75% pada 2019. Pemerintah juga telah menyusun Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang digagas oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 agar siasat yang ditempuh bisa lebih matang dan terukur.
SNKI ini memiliki setidaknya enam pilar strategis, antara lain dengan edukasi keuangan, fasilitasi keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan yang mendukung, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi serta perlindungan konsumen.
Pemerintah juga menyiapkan tujuh kelompok kerja (pokja) yang akan bertanggung jawab pada SNKI ini. Ketujuh pokja tersebut antara lain Pokja Edukasi Keuangan, Pokja Hak Properti masyarakat, Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan, Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, Pokja Perlindungan Konsumen, Pokja Kebijakan dan Regulasi serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.
Dalam praktiknya strategi nasional inklusi ini dijalankan bersama-sama oleh pemerintah, OJK serta pelaku industri dan jasa keuangan termasuk perbankan. Sebagai slah satu pihak yang memiliki kepentingan, perbankan didorong untuk mengedukasi produk-produk mereka kepada khalayak luas. Kampanye ajakan untuk menggunakan jasa perbankan dan mensosialisasikan manfaat-manfaat penggunaan jasa keuangan pada publik juga perlu dilakukan.
Sebagai salah satu lembaga keuangan nasional, bank bjb ikut berpartisipasi dalam mendorong peningkatan level literasi dan inklusi keuangan di tanah air. Dukungan tersebut disampaikan dengan cara melakukan edukasi produk-produk perbankan kepada publik baik dalam rangka pelayanan sehari-hari, kampanye ajakan, maupun selipan program.
Pengujung Oktober 2018 lalu, bank bjb menyelenggarakan Festival Inklusi Keuangan yang diikuti ratusan siswa sekolah dasar, agen bjb BiSA Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) dan nasabah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan para peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Festival yang diselenggarakan pada bulan inklusi keuangan ini menjadi salah satu cara yang ditempuh perbankan dalam memberikan berbagai informasi terkait produk industri keuangan.
“Selama ini bank bjb telah turut aktif dalam mendidik dan mendorong minat masyarakat mengenal lebih jauh mengenai kemudahan-kemudahan yang diberikan perbankan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kita terus mendukung dan sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah pusat,” kata Direktur Utama bank bjb, Ahmad Irfan.
Partisipasi perbankan dalam menggalakkan inklusi keuangan ini terbilang penting. Semakin besar upaya yang dilakukan perbankan, pemerintah maupun OJK, semakin banyak orang bakal menggunakan jasa industri keuangan. Catatan OJK, sepanjang bulan inklusi keuangan Oktober 2016 dan 2017 terjadi penambahan rekening baru dengan angka yang cukup signifikan, masing-masing 3,5 juta rekening baru pada 2016 dan 5,4 juta rekening pada 2017.
Sepanjang bulan inklusi keuangan Oktober 2018 bank bjb telah meraih sejumlah pencapaian. Salah satunya pembukaan rekening tabungan basic saving account sebanyak 1.053 rekening dengan total simpanan Rp531 juta dari lima agen Laku Pandai bank bjb. Bank pembangunan daerah ini juga membubuhkan peningkatan number of account (NoA) bank bjb SimPel sebanyak 7.057 rekening di mana NoA bank bjb SimPel posisi Oktober 2018 sebanyak 215.500 dengan volume sebesar Rp20.252.742.535.
Selain itu, bank bjb juga melakukan edukasi DPLK dan berhasil pembukaan 275 rekening DPLK dengan total nominal sebesar Rp787 juta. Edukasi juga dilakukan kepada debitur UMKM sebanyak 15 kali dengan pencairan kredit pada kelompok tani bunga potong sebanyak 30 debitur.
bank bjb juga turut aktif dalam mendorong minat masyarakat untuk menggunakan produk dan atau jasa layanan keuangan yakni dengan diselenggarakannya program-program yang bertujuan untuk mendukung inklusi keuangan selama bulan Oktober tahun 2018. Produk-produk tersebut di antaranya penjualan produk jasa keuangan berinsentif seperti tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), Laku Pandai, DPLK serta UMKM. Kegiatan edukasi keuangan kepada agen Laku Pandai bank bjb dan debitur UMKM mitra binaan bank bjb, kampanye program inklusi keuangan.
Dalam praktiknya, agen Laku Pandai dengan call name bjb BiSA yang dimiliki bank bjb menjadi salah satu ujung tombak pengenalan produk-produk perbankan kepada masyarakat. Laku Pandai sendiri adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tanpa melalui jaringan kantor. Penyediaan tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain dan didukung penggunaan sarana teknologi informasi.
bank bjb bekerjasama dengan para agen yang berasal dari pelbagai jenis profesi macam petani, nelayan, perangkat desa, pensiunan, guru, ibu rumah tangga, pedagang, bidan dan sebagainya. Tak hanya dalam bentuk perorangan, agen bjb BiSA ini juga bisa berbentuk badan hukum, seperti koperasi, kelompok tani atau nelayan, BumDes, perusahaan dan lembaga lain sesuai dengan ketentuan OJK. Agen bjb BiSA ini tersebar diseluruh wilayah Jawa Barat dan daerah lain yang menjadi lokasi nasabah bank bjb.
Dengan layanan ini, bank bjb dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi perbankan baik bagi nasabah maupun non nasabah (walk in customer) di wilayah pinggiran dengan menggunakan sarana mesin electronic data capture (EDC) untuk dapat bertransaksi secara realtime online.
Dalam kegiatan layanannya, Agen bjb BiSA menyediakan berbagai jenis layanan perbankan di antaranya pembukaan rekening, transaksi setoran tunai, transaksi informasi saldo, transaksi overbooking, transaksi transfer, tarik tunai, pembatalan pembukaan rekening, penggantian PIN dan transaksi pembelian-pembayaran seperti pembelian voucher prabayar, pembayaran telepon pascabayar, pembayaran internet, pembayaran TV berlangganan, pembayaran PAM/PDAM, pembayaran kartu kredit dan transaksi perbankan lainnya.
”Layanan ini merupakan langkah untuk meningkatkan jumlah nasabah bank bjb, memberikan pelayanan yang lebih fleksibel kepada nasabah dan sebagai upaya peningkatan fee based income serta memperluas layanan perbankan bank bjb kepada masyarakat di wilayah yang belum tersentuh oleh layanan perbankan,” ujar Irfan.
Besarnya potensi keuangan yang dimiliki desa-desa menjadi tantangan sekaligus peluang yang akan terus dimanfaatkan bank bjb. Laku Pandai menyasar desa-desa di pelosok dan perkotaan. Keberadaan desa di Jawa Barat sangat banyak mencapai lima ribu desa. Setiap desa akan mengelola dana sebesar Rp1 miliar dari pemerintah pusat. Sebagai agen perubahan nasional, bank bjb menargetkan BUMDes-BUMDes untuk menggunakan layanan keuangan mereka untuk pelbagai keperluan usaha yang pada gilirannya bertujuan mensejahterakan masyarakat.
“Kita sebarkan Laku Pandai ke BumDes-BumDes. Terutama yang tidak memiliki akses keuangan sehingga masyarakat bisa transaksi keuangan di desa-desa,” sebut Irfan.
Pengenalan manfaat penggunaan layanan industri keuangan ini juga dilakukan kepada siswa-siswa sekolah. Dengan langkah tersebut, bank bjb berkomitmen untuk menanamkan pemahaman pentingnya institusi keuangan kepada insan-insan penerus bangsa sejak dini.
Produk tabungan bjb SimPel yang dimiliki bank bjb menjadi salah satu contoh bagaimana komitmen ini dioperasionalisasikan. Pengemasan produk bjb SImPel ini dilakukan sesuai dengan keadaan dan karakteristik pelajar sehingga keuntungan penggunaan produk bjb SimPel bisa dipahami dan dapat menarik keinginan pelajar untuk menabung di bank. bjb SimPel ini menyasar para siswa di berbagai level, baik dari tingkat pendidikan TK hingga SMA atau SMK.
Salah satu strategi yang dilakukan bank bjb dalam menarik minat pelajar ini adalah dengan memberikan kemudahan dalam persyaratan pembukaan rekening dengan setoran awal hanya Rp 5.000. Fitur menarik lain dihadirkan melalui nama rekening atas nama pelajar meskipun belum memiliki KTP. Adapun mekanisme pembukaan rekening, yakni dengan mengisi formulir di kantor bank bjb dan menyertakan Kartu Pelajar sebagai KTP. Formulir tersebut ditandatangani oleh orang tua dan anak sebagai nasabah pelajar.
‘’Kami terus memberi stimulasi kepada para pelajar untuk gemar menabung. Karena menabung dapat memberikan banyak manfaat sebagai investasi dan persiapan di masa depan,’’ ucap Irfan. Untuk lebih mendekatkan produk dan meningkatkan minat menabung pelajar, bank bjb telah bekerja sama dengan beberapa pihak sekolah dan Dinas Pendidikan setempat di berbagai daerah di Jabar dan kawasan lainnya.
Upaya untuk mengenalkan produk-produk perbankan kepada khalayak luas ini bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Konsistensi dan berbagai inovasi produk serta strategi guna menggaet keingintahuan dan ketertarikan publik telah dan akan selalu dilakukan ke depan. Sebagai perbankan yang selalu seiring dan mendukung program-program pelayanan masyarakat, bank bjb akan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu pencapaian target inklusi keuangan yang bakal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ***
