BANDUNG |Beredukasi – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bandung menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027. Mulai dari belum optimalnya realisasi pendapatan, penurunan belanja modal, hingga rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit anggaran.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (15/9/2026). Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima kedua raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Fraksi PDI Perjuangan mencatat realisasi pendapatan daerah hingga 22 Juni 2026 baru mencapai Rp2.695,14 miliar atau 37,91 persen dari target Rp7.109,23 miliar. Capaian tersebut masih tertinggal 9,49 poin persentase dari target kumulatif berdasarkan perkembangan waktu sebesar 47,40 persen.

Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kota Bandung mempercepat realisasi penerimaan pada semester II agar target pendapatan dapat tercapai sekaligus menjaga kredibilitas perencanaan anggaran daerah.

Di sisi pendapatan, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp86,56 miliar dinilai belum sepenuhnya mengimbangi penurunan pendapatan transfer sebesar Rp74,78 miliar, terutama akibat koreksi Transfer Antar Daerah sebesar 18,79 persen.

Sementara itu, belanja pegawai meningkat Rp117,90 miliar atau 4,38 persen, sejalan dengan pemenuhan kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas. Namun, belanja modal justru berkurang Rp84,68 miliar atau 10,63 persen.

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah kota menjelaskan program yang terdampak pengurangan tersebut. Penghematan anggaran, menurut fraksi ini, tidak boleh mengorbankan pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Fraksi juga menyoroti penurunan tajam alokasi belanja subsidi dan belanja tidak terduga. Pemerintah kota diminta menjelaskan dampaknya terhadap kelompok penerima manfaat serta memastikan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat tetap memadai.

Defisit Rp362 Miliar Jadi Perhatian

Dalam pandangan umum terhadap RAPBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,46 triliun dan belanja sebesar Rp7,82 triliun. Selisih tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp362 miliar yang direncanakan ditutup melalui SiLPA.

Fraksi mengingatkan agar penggunaan SiLPA untuk menutup defisit tidak menjadi pola berulang setiap tahun. Pemerintah Kota Bandung dinilai perlu memperkuat perencanaan pendapatan yang realistis, terukur, dan didukung langkah konkret untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

Sejumlah sumber PAD juga menjadi perhatian. Pajak Hotel pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp400 miliar, masih di bawah realisasi 2024 yang mencapai Rp424 miliar. Pajak Reklame diproyeksikan turun menjadi Rp35 miliar dari Rp45,72 miliar pada 2024, sedangkan Pajak Parkir diperkirakan hanya mencapai Rp21,5 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan menilai potensi pendapatan tersebut perlu dioptimalkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pemungutan, penertiban parkir informal, serta penataan reklame dengan tetap memperhatikan estetika kota.

Selain pajak, pengelolaan aset daerah juga dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan penerimaan apabila dilakukan melalui kerja sama yang profesional dan terukur.

Belanja Infrastruktur Jangan Terabaikan

Dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan mengenai proyeksi belanja pegawai RAPBD 2027 yang turun 5,71 persen menjadi Rp2,55 triliun. Penurunan tersebut perlu dipastikan tidak berdampak terhadap kesejahteraan aparatur maupun kualitas pelayanan publik.

Fraksi juga menyoroti lonjakan belanja modal tanah sebesar 905 persen, dari Rp2,33 miliar menjadi Rp23,41 miliar. Pada saat bersamaan, belanja modal peralatan dan mesin turun 21,07 persen, sedangkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi berkurang 32,40 persen.

Pemerintah kota diminta menjelaskan secara transparan peruntukan kenaikan belanja modal tanah serta memastikan pengurangan belanja lainnya tidak menghambat pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan warga sehari-hari.

Di bidang pelayanan dasar, Fraksi PDI Perjuangan mendukung prioritas anggaran untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp1,54 triliun dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1,62 triliun. Kedua sektor tersebut dinilai penting untuk menopang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung.

Fraksi berharap alokasi anggaran dikelola dengan pendekatan Performance Based Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja, sehingga belanja pemerintah memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan turut mendukung penurunan kemiskinan menuju target 3,49–3,58 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,46–7,10 persen, sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung.

Pada akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal, optimalisasi aset daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya menerima Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi berharap pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat Kota Bandung.

Foto: Mustafa/Humpro DPRD Kota Bandung.