By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — MENGINGAT bahwa tahapan pungut hitung, yang merupakan tahapan puncak pada Pemilu 2019 tinggal menghitung hari.
Namun saat ini, masih banyak permasalahan yang berpotensi muncul baik pada masa tenang maupun pada tahapan pungut hitung, yang tentu saja mengarah pada terganggunya tahapan-tahapan tersebut. Yang pada akhirnya berpotensi mengurangi Pemilu yang damai, berintegritas dan berkeadilan.
Berangkat dari hal tersebut maka Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) melaksanakan Diskusi Media tentang “Catatan Kritis Pemilu 2019” sekaligus Launching 15.000 Pemantau Pemilu 2019. Yang diselenggarakan pada Jum’at, (13/4/2019) di The 101 Hotel Dago Jl. Ir. H.Djuanda No.3 Bandung.
Acara ini yang menjadi narasumbernya yaitu Direktur DEEP Yusfitriadi, Direktur Eksekutif DEEP Neni Nur Hayati, Ketua KPU Jawa Barat Rifki Ali Mubarok dan Komisioner BAWASLU Jawa Barat Yusuf Kurnia.
“Beberapa point yang menjadi analisis dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership. Bahwa saat ini sejak tahapan Pemilu dimulai sudah muncul isu tentang daftar pemilih dan belum menemukan titik ajeg,” terang Direktur DEEP Yusfitriadi.
Dilain sisi hal ini, lanjut Yusfitriadi hal ini dapat menjadi hal yang positif. Bagaimana KPU berusaha mengakomodir seluruh masyarakat di Indonesia, agar dapat mempergunakan kedaulatan politiknya untuk memilih.
“Masalah lain yang kami soroti adalah isu politik uang dan dana kampanye. Sejauh ini dari rilis lembaga, partai yang berhasil meraih pencapaian 4 persen suara hanya 5 hingga 6 partai politik saja yang bisa masuk ke parlemen. Sehingga implikasinya, semua partai politik akan berusaha keras, menaikan elektabilitas sampai 4 persen. Dan bukan tidak mungkin dirempet dengan kejahatan Pemilu, seperti politik uang dan transasksional dan lain-lain,” tandasnya.
Selain itu, hal yang disoroti adalah mengenai pelaporan dana kampanye. Tentang partai politik yang nyaris tidak valid dalam melaporkan dana kampanyenya, bahkan kosong.
“Disamping itu, masalah politik identitas kini juga menyeruak, bagaimana masyarakat dihadapkan pada stigma-stigma tertentu. Dan hal ini sangat membodohi politik rakyat,” tandasnya.
Terakhir mengenai kampanye negatif atau kampanye hitam. Lewat penyebaran hoax yang dikhawatirkan akan berpengaruh pada opini publik, menganggu stabilitas dan lainnya.
“Kami berharap bahwa berbagai macam isu politik identitas akan terhenti baik hoax dan kampanye hitamnya. Akan berdampak negatif bagi berlangsungnya Pemilu dan sistem Demokrasi di Indonesia,” tambahnya.
DEEP juga mengajak untuk membangun Pemilu dengan optimisme. Agar berjalan dengan lancar, aman dan sejuk. (Tiwi Kasavela)
