By 
Karawang, BEREDUKASI.Com — PELAYANAN publik dewasa ini belum dapat dikatakan sesuai dengan harapan masyarakat luas. Berbagai macam permasalahan buruknya pelayanan publik seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), birokrasi yang panjang atau tidak jelas standar operasional pelayanan publik pada suatu instansi sering dikeluhkan oleh masyarakat.
Pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan dan diberikan payung hukum yang jelas. Agar pelayanan publik memiliki regulasi yang jelas. Pelayanan publik yang menyentuh masyarakat tidak hanya didalam pemerintahan pusat. Namun menyentuh pula daerah, tidak terkecuali daerah Kabupaten Karawang.
Berangkat dari kegelisahan tersebut Keluarga Mahasiswa Pelajar Karawang (Kempaka) yang diketuai Umar Alfaruq melakukan Diskusi Publik Keluarga Mahasiswa Pelajar Karawang dengan tema kegiatan “Menakar Pelayanan Publik Daerah Karawang”. Sekaligus melantik pengurus Kempaka Bandung Raya di Aaula Husni Hamid, Jl. Husni Hamid, Nagasari-Pemda Karawang, Kab. Karawang.
Diskusi Publik tersebut dilakukan pada Minggu (28/1/19), mengundang narasumber dari beberapa perangkat dalam sistem pelayanan publik. Diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ombudsman dan Kepolisian.
Suryana, S.H, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang menjelaskan fungsi legislasi/membuat regulasi (Peraturan Daerah), “Sebagai lembaga legislatif ditingkat daerah kabupaten, DPRD wajib membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Karawang. Agar dapat mengakomodir segala bentuk kepentingan masyarakat Karawang dan menunjang kemajuan daerah Kabupaten Karawang”.
Haneda Sri Lastono., S.H, Kepala Perwakilan Ombudsman Jabar, menjelaskan sebagai lembaga negara yang independen mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Pemerintah daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia). Diharapkan sebagai lembaga independen dapat memberikan keterangan mengenai pelayanan publik didaerah,” papar Haneda Sri Lastono.
AKBP Slamet Waluyo., SH., S.Ik, Kapolres Kab. Karawang menegeskan Kepolisian sebagai lembaga eksekutif. Memiliki peran pelaksana regulasi harus menjalankan apa yang menjadi sebuah peraturan.
“Bentuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dirasa sangat erat hubungannya dengan fungsi kepolisian yang mana melayani dan mengayomi masyarakat,” kata AKBP Slamet Waluyo.
Maka pemahaman akan pentingnya pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat. Harus tersampaikan dengan baik, sehingga dapat menunjang taraf kemajuan Sumber Daya Manusia didaerah Karawang.
“Melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Mengenai pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan efisien. Serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyeleggara negara dan pemerintahan,” papar AKBP Slamet.
Dari diskusi yang di gelar oleh Kempaka mengasilkan beberapa point pembahasan. Mengenai komitmen masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Karawang berupa : 1. Meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteran masyarakat Kabupaten Karawang, 2. Menjungjung tinggi nilai nilai akuntabilitas, profesional dan integritas. Dalam pelaksanaan pelayanan publik. 3. Menjalankan seluruh program reformasi birokrasi melalui peningkatan kapasitas birokrasi, peningkatan pelayanan publik dan menghilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. (MIF)
