BANDUNG |Koranprogresif.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan, tetapi harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan warga.

Hal itu disampaikan Iman dalam Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kamis (3/9/2026).

Menurut Iman, persoalan kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada Puskesmas atau sektor kesehatan. Faktor lingkungan, perilaku masyarakat, pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, hingga infrastruktur turut menentukan kualitas kesehatan warga.

Karena itu, ia mendorong perubahan pendekatan, dari sekadar pelayanan kesehatan oleh Puskesmas menuju pembangunan ekosistem kesehatan masyarakat yang melibatkan berbagai unsur di tingkat kewilayahan.

“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” tutur Iman.

Di hadapan peserta yang didominasi para penggerak masyarakat di wilayah kecamatan, Iman menekankan pentingnya menjadikan Lokmin sebagai ruang untuk merumuskan solusi dan memastikan tindak lanjut, bukan sekadar kegiatan seremonial atau pemenuhan administrasi.

Menurutnya, keberhasilan program kesehatan perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti perubahan perilaku masyarakat dan penurunan risiko penyakit, bukan hanya berdasarkan jumlah kegiatan yang terlaksana.

Iman juga menyoroti pentingnya penguatan upaya promotif dan preventif. Edukasi kesehatan, deteksi dini, serta penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin terbiasa mencegah penyakit sebelum membutuhkan pengobatan.

“Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar perencanaan program kesehatan berbasis data terus diperkuat. Setiap kelurahan hingga rukun warga (RW) memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda sehingga intervensi perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta persoalan spesifik di masing-masing wilayah.

Iman menegaskan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat, mendorong kebijakan dan dukungan anggaran kesehatan, serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan melalui Lokmin ditindaklanjuti menjadi program yang memberikan manfaat nyata.

Ia menilai, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, tenaga kesehatan, akademisi, serta kader di tingkat RT/RW menjadi kunci agar pelayanan kesehatan primer semakin berkualitas dan tepat sasaran.

“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” kata Iman.

Dengan kolaborasi yang kuat, perencanaan berbasis data, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil, Lokakarya Mini diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mempercepat penyelesaian persoalan kesehatan masyarakat di Kota Bandung.

Foto: Humpro DPRD Kota Bandung