By 
Bandung, BEREDUKASI.Com – GUBERNUR Jawa Barat, Ridwan Kamil merotasi 24 Pejabat Struktural atau Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Jabar. Adapun yang dilantik yaitu para Kepala Dinas, Staf Ahli dan Asisten Daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Aula Barat Gedung Sate, Jumat (4/1/19).
Sebagai pimpinan baru di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil merasa perlu ada perubahan Struktur Pejabat untuk mencapai target-target visi misi dan dinamika pembangunan yang menantang.
“Sebagai pimpinan baru, tentunya kami punya target-target ya, dinamika pembangunan begitu menantang dan isu-isu besar kita harus menyesuaikan,” kata Kang Emil sapaan akrabnya.
Emil mengatakan, sejak dilantik lebih dari tiga bulan lalu, tepatnya tgll 5 September 2018. Selama waktu tersebut, Kang Emil memaksimalkan untuk beradaptasi di lingkungan Pemprov Jabar.
Selain meresmikan sejumlah program pembangunan. Kini di awal tahun 2019, sudah saatnya Emil bersama “mesin” birokrasinya. Harus sudah “ngabret” mengejar target visi misi Jabar Juara Lahir Batin.
“Saya sudah selesai masa adaptasinya selama tiga bulan. Dan dari situ saya paham, sehingga akhirnya kita melakukan sebuah upaya ini,” ucapnya.
Emil berpesan kepada Pejabat yang baru dirotasi untuk menunjukkan kinerja dan integritas tinggi. Serta menyesuaikan dengan gaya kepemimpinannya.
“Kami minta tunjukkan kinerja, karena ukuran Ridwan Kamil sebagai Gubernur hanya itu. Kalau kinerjanya “ngabret”, bagus, berinisiatif berarti dia cocok dengan tantangan baru ini,” ujarnya.
Selain itu, akan ada “kontrak kerja” antara Gubernur dengan pejabatnya. Bila kinerjanya tidak bisa memenuhi harapan. Maka akan ada penyesuaian sesuai aturan berlaku. Menurut Emil, jabatan bukanlah hadiah tetapi harus didapatkan dengan Prestasi.
“Nanti kalau tidak memungkinkan, dia harus menyesuaikan. Karena nanti akan ada “kontrak kerja”. Karena jabatan ini kan bukan hadiah, tapi harus didapatkan dengan Prestasi,” katanya.
Emil menuturkan, salasatu instrumen keberhasilan misalnya target 100 Desa menjadi Desa Digital. Harus seluruhnya tercapai. Adapun serapan anggaran di tiap OPD minimal harus diangka 90 persen.
“Instrumen keberhasilannya ya target-target tercapai. Misalnya kalau saya targetkan 100 Desa jadi Desa Digital ya harus 100. Anggaran minimal 90 persen jangan sampai 60 persen,” jelasnya.
Menurut Emil, pelantikan ataupun rotasi jabatan adalah hal biasa dalam roda pemerintahan. Ia optimis dengan komposisinya sekarang ditambah 15 Jabatan Tinggi Pratama yang dilelang secara terbuka, akan membawa Jawa Barat sesuai dengan komitmennya.
“Pelantikan ini biasa terjadi jangan terlalu dibesarkan. Ini peristiwa rutin dalam sebuah roda pembangunan di pemerintahan. Saya sangat optimis membawa Jabar seperti yang dikomitmenkan,” tuturnya.
Seperti diketahui selain rotasi ini, sebelumnya Gubernur Ridwan Kamil. Melelang secara terbuka 15 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
Berikut daftar rotasi dan lelang jabatan :
Keputusan Gubernur Jawa Barat No 821.2/Kep.44-BKD/2019 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Jabar.
1.Yerry Yanuar, sebelumnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
2.Taufik Budi Santoso, sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
3.Riadi, sebelumnya Kepala Biro Umum. Menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
4.Hening Widiatmoko, sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi. Menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5.Ferry Sofwan Arif, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Menjadi Inspektur Daerah.
6.Muhammad Solihin, Inspekur Daerah. Menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7.Herri Hudaya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8.Toto Mohammad Toha, sebelumnya Kepala BKPP Wilayah II. Menjadi Sekretaris Dewan.
9.Daud Achmad, sebelumnya Sekretaris Dewan. Menjadi Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial.
10.Dudi Sudrajat, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Menjadi Asisten Administrasi.
11.Koesmayadie Tatang Padmadinata, sebelumnya Asisten Administrasi. Menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.
12.Dewi Sartika, sebelumnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
13.Haryadi Wargadibrata, sebelumnya Kepala Dinas Sosial. Menjadi Kepala Satpol PP.
14.Dodo Suhendar, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan. Menjadi Kepala Dinas Sosial.
15.Supriyatno, sebelumnya Kepala Dinas ESDM. Menjadi Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16.Dicky Saromi, sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman.
17.Bambang Rianto, sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman. Menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
18.Epi Kustiawan, sebelumnya Kepala Biro Pengendalian Pembangunan. Menjadi Kepala Dinas Kehutanan.
19.Budi Susatidjo, sebelumnya Kepala Dinas Kehutanan. Menjadi Kepala Balitbangda.
20.Agus Hanafi, sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.
21.Ahmad Hadadi, sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan. Menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
22.Dady Iskandar, sebelumnya Asisten Daerah I bidang Pemerintahan menjadi Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan.
23.Dody Firman Nugraha, sebelumnya Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Perkebunan.
24.Heri Suherman:l, sebelumnya Sekretaris KPU. Menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilelang melalui Seleksi Terbuka. Pendaftarannya sudah dibuka sejak 29 Desember 2018 sampai 12 Januari 2019.
1.Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
2.Kepala Dinas Perhubungan.
- Kepala Dinas Sumber Daya Air.
- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Kepala Dinas Energi & Sumber Daya Mineral.
- Kepala Dinas Koperasi & UKM.
- Kepala Dinas Kesehatan.
- Kepala Dinas Pemuda & Olahraga
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa.
- Kepala Dinas Komunikasi & Informatika.
- Kepala Biro Hukum & Ham.
- Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa.
- Kepala Biro Umum
- Kepala Biro Humas & Protokol.
- Kepala Biro Pelayanan & Pengembangan Sosial. (HKS)
