By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — SAAT membuka Entry Meeting bersama Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ruang Rapat Pimpinan BKKBN Jabar, Jl. Surapati Nomor 122, Kota Bandung, 24 Februari 2020.
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat H. Kusmana menegaskan sebuah komitmen. Bahwa Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Memastikan diri siap menjadi yang terdepan dalam memberikan pelayanan berkualitas, kepada masyarakat. Juga akan memegang teguh komitmen antikorupsi dengan cara menjadikan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) di seluruh unit pelayanan Publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Butuh komitmen kuat di lingkungan BKKBN, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini tidak cukup dengan penandatangani Fakta Integritas, melainkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kang Uung, sapaan akrab H.Kusmana ini.
Kang Uung berharap implementasi “ZI WBK” mampu membentuk Karakter dan Budaya bagi Sumber Daya Manusia (SDM) berintegritas. Sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam Birokrasi.
Seluruh Pemimpin pada Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMN.
Adapun target Maturitas/Kematangan penyelenggaraan SPIP untuk 2019 adalah Level 3. Banyak syarat yang harus dipenuhi baik dalam konteks kelembagaan maupun unit kerja yang ditetapkan. Dalam konteks kelembagaan, indikator mutlak yang harus dipenuhi, diantaranya perolehan opini atas laporan keuangan minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk WBM dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk (WBBM) serta Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) minimal B.
“Jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat menjadikannya sebagai tulang punggung program Banggakencana” Nasional. Sayangnya kondisi kependudukan Jawa Barat, masih memprihatinkan. Selain jumlah yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. Persebarannya juga tidak merata. Ini diperburuk dengan rendahnya kualitas SDM kita di Jawa Barat. Ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” ungkap Uung.
Meski begitu, Uung optimistis “ZI WBK” menjadi daya ungkit peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut dengan sendirinya mengatrol pencapaian target, program pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di Jawa Barat.
Mengutip pernyataan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada saat membuka Workshop ZI dan SPIP di Bekasi beberapa waktu lalu. Uung menjelaskan Lima Strategi untuk mewujudkan Zona Integritas. Pertama komitmen, Pimpinan dan Karyawan harus terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Ke-Dua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang baik, meningkatkan pelayanan dan memberi kepuasan publik. Ke-Tiga, menciptakan program menyentuh masyarakat yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga. Ke-Empat, monitoring dan evaluasi. Dan Ke-Lima, Manajemen Media.
“Ini merupakan penegasan untuk meningkatkan loyalitas kepada pekerjaan dan pelayanan untuk rakyat. Semangat komitmen yang tinggi, bersih dan berani dari seluruh jajaran pegawai BKKBN Provinsi Jawa Barat ini akan terus dilanjutkan,” tandas Uung. (Tesaf).
