Bandung, BEREDUKASI.Com — PELAKSANAAN Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 harus transparan dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil. “Agar transparan, publikasikan hasil seleksi secepat-cepatnya, seluas-luasnya. Lalu, pastikan keadilan itu hadir. Karena, pendidikan itu harus menjangkau seluruh anak-anak dengan keunikan dan perbedaanya,” ungkap Gubenur dalam Penyampaian Laporan Persiapan PPDB 2021 oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat di Gedung Pakuan, Jln. Cicendo No.1, Kota Bandung, Kamis (15/4/2021). Gubernur menegaskan kepada seluruh panitia PPDB agar tidak mengorbankan idealisme. “Ikuti aturan, patuhi prosedur. Saya tidak mau mendengar ada pihak yang bermain di luar yang telah disepakati dalam aturan PPDB,” tegasnya. Gubenur juga mengimbau Panitia PPDB untuk memperkuat sistem jaringan saat pendaftaran PPDB berlangsung. “Infrastruktur harus di-back-up, Ketahanan sistem harus benar-benar diuji,” imbaunya. Ia juga mengapresiasi Disdik Jabar yang telah mengakomodasi sekolah swasta dalam sistem pendaftaran PPDB 2021. “Jangan sampai ada dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Bagaimanapun, sekolah swasta mendukung program pendidikan nasional karena negara belum mampu mengurus semuanya,” jelasnya. Sementara itu, Kadisdik Jabar, Dedi Supandi memaparkan, pihaknya sudah membuat beberapa perubahan dibandingkan tahun sebelumnya dan sudah masuk ke biro hukum. “Kita juga sudah melakukan uji publik dengan pemerhati Pendidikan dan Komisi V DPRD Jabar,” ungkap Kadisdik. Kadisdik menjelaskan, ada perbedaan inti dalam PPDB 2021. Salah satunya, penyertaan sekolah swasta dalam proses pendaftaran PPDB 2021. “Nantinya, peserta didik yang mendaftar pada PPDB 2021. Tidak hanya memilih sekolah Negeri, tapi juga harus memilih Sekolah Swasta,” jelasnya. (Ris). ]]>