By 
Depok, BEREDUKASI.Com — MASALAH kurangnya fasilitas pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, menyulitkan masyarakat Kota Depok untuk mengakses pendidikan diwilayahnya.
“Idealnya Depok itu harus ada 20–24 SMA dan sekarang baru 14, sehingga setiap tahun ajaran baru masyarakat berebut,” jelas Irfan Suryanegara, pimpinan DPRD Jabar saat menjaring aspirasi masyarakat Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kota Depok dalam rangka Reses I DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2019.
Dikatakan, keberadaan SMP dan SMA di Kota Depok saat ini, tidak dapat menampung jumlah lulusan Sekolah Dasar. Dikarenakan jumlah yang tidak seimbang. Untuk sekolah setingkat SMA, idealnya di Kota Depok terdapat 20 hingga 24 sekolah. Namun saat ini baru terdapat 14 sekolah. Karena itu, pihaknya terus mendorong pembangunan sekolah baru.
“Untuk 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah membeli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan pembangunan unit sekolah baru yakni SMA 11,” tegasnya.
Irfan yang juga pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jabar. Akan terus mendorong agar pada 2020 sudah terbangun sekolah baru lainnya.
“Sebagai wakil masyarakat Kota Depok saya akan berjuang keras, untuk memprioritaskan pemenuhan sarana pendidikan diwilayah Depok terutama SAMA sesuai kewenangan saya,” tegas irfan.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan, agar mengajukan unit sekolah baru yang disesuaikan dengan kebutuhan secara keseluruhan.
“SMA 12 ini kan sekolah yang sudah jadi, ada siswanya dari kelas satu hingga kelas tiga. Dan hanya dibangunkan 9 unit lokal, siswa-siswi yang lain mau belajar dimana……?,” terang Irfan.
Kepala SMA Negeri 12 Depok, Usep Kasman mengatakan, lahan untuk pembangunan gedung SMAN 12 Depok. Telah dibebaskan seluas 5.250 m2 di Kecamatan Cipayung Jaya.
”Kendalanya adalah regulasi saat ini di Pemprov Jabar, tidak bisa langsung membangun ruang sekolah yang banyak. Saat ini baru akan dibangun 3 ruang kelas, 1 Ruang Guru, 1 Ruang Kepala Sekolah, 1 Mushola dan 1 Laboraturium. Sedangkan saat ini sudah berjalan 16 kelas lokal,” pungkas Usep, seraya berharap regulasi bisa diperbaiki sesuai dengan kebutuhan Unit Sekolah Baru (USB). (HKS)
