22.4 C
Indonesia
Sunday, 24 October 2021

Kesetaraan “Gender” Merupakan Salasatu “Isu” Pembangunan Di Kota Bandung…….!

Bandung, BEREDUKASI.Com — MENJELANG penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) melakukan verifikasi lapangan di Kota Bandung sebagai bagian dari proses atau seleksi.

Verifikasi tersebut dilaksanakan virtual Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jl. Wastukancana, Senin 29 Maret 2021. Hasil verifikasi ini selanjutnya menjadi penentu Kota Bandung masuk pada tahap berikutnya.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengatakan, secara umum pembangunan di Kota Bandung sudah melibatkan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Menurutnya, kesetaraan gender merupakan salasatu isu pembangunan di Kota Bandung. Karena menyangkut kesamaan kesempatan perempuan dengan laki-laki dalam memerankan diri di berbagai Sektor Kehidupan.

“Pemerintah menerapkan kebijakan PUG, merupakan strategi yang dilakukan secara Rasional. Lalu sistem untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan keadilan gender pada sejumlah aspek kehidupan manusia,” tuturnya.

Oded mengatakan, Pemkot Bandung sudah menerapkan kebijakan Pemerintah Pusat baik dari aspek kebijakan dan anggaran maupun penguatan peran kaum ibu di berbagai Sektor Kehidupan.

“PUG berupaya mewujudkan perencanaan berprespektif gender kesetaraan dan keadilan gender. Ada pun pengelolaan Anggaran Daerah yang responsif gender serta meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan peranan dan tanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan sebagai sumber daya pembangunan,” jelas Oded.

Di samping itu, sebagai upayanya, ia sampaikan terdapat program unggulan dalam pembangunan yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Plus.

“Kita berupaya terus menghadirkan program ini. Didalamnya terdapat anggaran yang digelontorkan untuk kader PKK di tiap Kelurahan, tentunya dalam bentuk Program,” tutur Oded.

“Ada untuk Karang Taruna, Ketua RW dan LPM. Ini merupakan upaya untuk membangun SDM di Kota Bandung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappelitbang Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menyampaikan, misi Kota Bandung mewujudkan manusia yang unggul.

“Salasatunya terdapat pada Indeks pembangunan Manusia, pada tahun 2020 mencapai 81,51,” tuturnya yang juga Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Bandung.

Tidak hanya itu, ia mengatakan, terdapat SDM dan perencanaan penganggaran responsif gender. Diantaranya Perangkat Daerah mempunyai perencanaan yang terlatih untuk melaksanakan perencanaan tersebut.

“Misi membangun masyarakat yang Humanis Agamis berkualitas dan berdaya saing, ini bisa mendorong strategi Hak Asasianusia,” tuturnya.

Sedangkan Ketua Puspaga Kota Bandung, Siti Muntamah Oded menyampaikan, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) mendukung terwujudnya Kota Bandung Ramah Anak yang Agamis (Baraya).

“Puspaga itu tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera. Itu bisa diilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua atau keluarga atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak. Hal itu agar tercapai kebutuhan akan kasih sayang,” tutur Umi sapaan akrabnya.

Umi menambahkan, prinsip pembentukan Puspaga, di antaranya non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak dan keluraga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan mudah diakses.

“Tujuan pembentukan ini tersedianya one stop service layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Juga tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua. Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak,” jelasnya.

Pada kesempatannyang sama, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian PPPA, Rini Handayani menyampaikan, tahun 2021 kembali melakukan evaluasi pelaksanaan startegi gender pada tingkat Pemerintah Daerah.

“Beberapa tahapan evaluasi sudah dilalui, kuisioner secara online diisi oleh Pemerintah Kota Bandung. Kami hadir untuk melakukan verifikasi lapangan, yang ilakukan tim verifikator independen,” jelasnya.

Tahun ini, lanjut Rini berbeda pelaksanaan verifikasi, tahun ini dilakukan secara virtual.

“Kota Bandung ini waktunya tepat, sesuai, tidak terlambat. Karena itu, data sangatlah berharga bagi Pemerintah untuk menentukan langkah strategis,” jelasnya. (yan).

Related Articles

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

Penipuan Di Ranah Digital.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- SEIRING dengan berkembangnya teknologi, penipuan di ranah digital semakin marak terjadi. Karenanya, seseorang perlu senantiasa menjaga keamanan identitas digitalnya kapanpun.Tak terkecuali...

Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- HARI Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021,...