By 
DEPOK, BEREDUKASI.COM —
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). Dalam menjalankan program berkelanjutan yang berfokus pada Pendidikan dan Kesehatan Anak-anak, khususnya di Wilayah Pedesaan. Ia menekankan perhatian utama harus diberikan kepada Keluarga dengan kondisi Ekonomi Menengah ke Bawah.
Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM ini menegaskan hal itu, saat mengukuhkan Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Jawa Barat yaitu Siska Gerfianti. Serta melantik Pengurus TP PKK Jabar Masa Bakti 2025–2030 di Gedung Dibaleka, Balai Kota Depok, Selasa, (11/3/2025).
“Provinsi Jawa Barat akan memberikan stimulus kepada PKK di Tingkat Kabupaten/Kota dengan penanganan khusus yang difokuskan pada Kesehatan. Termasuk upaya pencegahan Stunting, Kebersihan Lingkungan dan Pendidikan,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya peningkatan Pendidikan, KDM mengatakan, Pemda Provinsi Jawa Barat. Akan menerapkan program Sekolah Rakyat Gratis yang merupakan Kebijakan Prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharapkan dapat memberikan Akses Pendidikan yang lebih merata bagi seluruh Anak di Jawa Barat.
Tifak hanya itu, dalam rangka mendukung keseimbangan antara Karir dan Keluarga bagi Pegawai Perempuan. KDM juga mengumumkan kebijakan baru yang memungkinkan Pegawai Perempuan di Lingkungan Pemda Provinsi Jawa Barat. Untuk membawa Anak mereka, ke tempat kerja. Kebijakan ini akan didukung dengan penyediaan Fasilitas Ruang Bermain Anak di setiap Kantor Pemerintahan.
“Kebijakannya yaitu Pegawai Perempuan diperbolehkan membawa anaknya ke tempat kerja, siapkan di setiap Kantor tempat Ruang Bermain Anak,” tuturnya.
Di bagian lain, KDM meminta agar TP PKK Jabar menghilangkan Lomba-lomba PKK yang rutin digelar setiap tahun. Bagi KDM, Lomba-lomba atau Kejuaraan pada umumnya kurang Natural. Karena dibuat atau digulirkan hanya untuk keperluan Lomba.
“Lomba–lomba itu dibuat untuk menyenangkan Ibu Bupati atau Ibu Camat dan seterusnya. Bukan untuk menggerakkan Masyarakat secara aktif. Nanti tidak ada lagi Lomba-lomba,” tegas KDM.
Sebagai gantinya, Dedi hanya akan memilih Tiga Desa Istimewa dan Tiga Kelurahan Istimewa. Peraih kategori Desa Istimewa akan mendapatkan Reward berupa program senilai Rp.7 miliar untuk Terbaik Pertama, Rp.5 miliar untuk Terbaik Ke-Dua dan Rp.2,5 miliar untuk Terbaik Ke-Tiga. (Sip).
“Hadiahnya berupa program, bukan uang. Nanti yang menilainya bukan lagi TP PKK, melainkan tim penilai independen dari lembaga riset atau konsultan. Penilaian dilakukan secara objektif,” ungkap KDM. (Sip).
