BANDUNG | Beredukasi  – Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, mendorong penanganan persoalan sanitasi dan kesehatan masyarakat di Kecamatan Antapani dilakukan secara terukur, berbasis data, serta melibatkan berbagai sektor.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah masih adanya rumah warga yang belum memiliki septic tank atau sarana sanitasi yang layak. Kondisi tersebut perlu segera dipetakan dan ditangani karena berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan permukiman.

Hal itu disampaikan Aswan dalam kegiatan Lokakarya Mini Kecamatan Antapani, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, persoalan kesehatan tidak bisa hanya dibebankan kepada Puskesmas. Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat kewilayahan, kader kesehatan, PKK, dan masyarakat agar penanganan berjalan efektif.

“Urusan kesehatan ini adalah urusan bersama. Tidak hanya puskesmas yang bisa melaksanakan perbaikan kesehatan, tetapi harus ada kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.

Aswan menjelaskan, penanganan rumah yang belum memiliki septic tank perlu diawali dengan pendataan yang rinci, termasuk mengidentifikasi lokasi, penyebab, dan kebutuhan warga. Dengan demikian, solusi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Harus kita lihat masalahnya apa, penyebabnya apa, kemudian intervensinya apa. Jadi tidak hanya kembali kepada puskesmas untuk menjawab semua persoalan,” katanya.

Ia mendorong agar program perbaikan sanitasi dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait sehingga warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak dapat memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.

Selain persoalan sanitasi, Aswan menekankan pentingnya memperkuat peran masyarakat hingga tingkat rukun warga (RW). Kader kesehatan, Posyandu, PKK, dan unsur kewilayahan dinilai memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Intervensi harus berbasis wilayah dan berbasis RW. Kita mobilisasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sehingga keluarga dan masyarakat bisa hidup lebih sehat,” tuturnya.

Aswan juga mengingatkan bahwa keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan. Pelaksanaan program harus disertai pembagian tugas yang jelas, pengawasan, dan evaluasi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Yang penting siapa yang melaksanakan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, dan di mana dilakukan. Kalau ini dilakukan bersama-sama, saya yakin berbagai persoalan kesehatan yang ada bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Aswan menegaskan Komisi IV DPRD Kota Bandung siap mengawal aspirasi terkait kebutuhan pelayanan kesehatan, termasuk apabila Puskesmas menghadapi keterbatasan sarana maupun kebutuhan pendukung lainnya.

“Kalau ada puskesmas yang kekurangan, baik dari sisi sarana maupun kebutuhan lainnya, silakan disampaikan. Nanti kita kawal bersama di Komisi IV,” katanya.

Ia berharap Lokakarya Mini Kecamatan Antapani tidak sekadar menjadi forum pertemuan, tetapi menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, persoalan kesehatan dan sanitasi dapat ditangani berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Aswan menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong dukungan anggaran kesehatan, mengawal pelaksanaan program, dan memastikan hasil pembahasan lokakarya tidak berhenti pada tahap perencanaan.

Melalui sinergi pemerintah, DPRD, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat, ia berharap kualitas sanitasi, pelayanan kesehatan, serta derajat kesehatan warga Kecamatan Antapani terus meningkat.

Foto: Rio/Humpro DPRD Kota Bandung