21.4 C
Indonesia
Wednesday, 19 January 2022

MUKOTA Ke-VIII KADIN Kota Bandung Inkonsistensi Langgar AD/ART dan Peraturan Organisasi.

BANDUNG, BEREDUKASI.COM — MUSYAWARAH dan mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Musyawarah adalah kegiatan yang dilandasi kepentingan bersama dan memiliki tujuan bersama.

Demikian antara lain disampaikan Drs. Rd. Subchan Daragana, jelang penyelenggaraan acara Musyawarah Kota (MUKOTA) Ke-VIII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung Tahun 2021, yang akan dilaksanakan, Rabu, 1 Desember 2021.

‘Musyawarah adalah cara untuk mencari solusi bersama. Harusnya pahami prinsip dan tujuannya. Jadi tidak dilakukan sembarangan. Ada pedoman yang wajib ditaati,’ kata Subchan Daragana, melalui sambungan telpon, Selasa, 30 November 2021.

Apa yang disampaikan Subchan Daragana ini, respon atas inkonsistensi Panitia Penyelenggara Musyawarah Kota (MUKOTA) Ke-VIII Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Bandung Tahun 2021 yang tidak taat asas.

Menurutnya, pelaksanaan Mukota KADIN Kota Bandung VIII cacat hukum/aturan.

‘KADIN Jabar telah ikut serta melanggar aturan dengan mengizinkan mencabut syarat-syarat pencalonan setelah batas waktu penerimaan Bakal Ketua ditutup Panitia SC KADIN Kota Bandung,’ papar Tokoh Pemuda yang juga ikut mencalonkan sebagai Ketua KADIN Periode Tahun 2021-2026 mendatang ini.

Subchan Daragana, sebelumnya telah melayangkan surat keberatan kepada KADIN Provinsi Jawa Barat, Kamis, 25 November 2021, terkait persyaratan calon Ketua KADIN kota Bandung.

Menurut Daragana, persyaratan yang ditetapkan dinilai tidak ada dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) KADIN. Dalam surat keberatan itu, Daragana meminta penjelasan dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat, terutama terkait persyaratan Calon Ketua KADIN Kota Bandung.

‘Surat dari saya yang mempertanyakan aturan sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) KADIN tentang syarat-syarat tentang Bakal Calon Ketua KADIN kota Bandung tidak pernah dijawab secara tertulis oleh panitia SC MUKOTA KADIN Bandung dan KADIN Provinsi Jawa Barat,’ terangnya menyesalkan.

Persyaratan untuk Calon Ketua KADIN yang ditetapkan Panitia Mukota KADIN Kota Bandung VIII, diantaranya pernah menjadi pengurus aktif KADIN Kota Bandung. Pernah menghadiri rapat kegiatan KADIN hal ini dibuktikan dengan daftar hadir dan dokumentasi kegiatan Kadin yang diikuti.

Setiap calon Ketua KADIN pada saat pengambilan Formulir Calon Ketua KADIN Kota Bandung, harus memberi kontribusi biaya pelaksanaan Mukota KADIN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya mendapat dukungan peserta Mukota KTA-B sebesar 50 KTA-B yang masih berlaku, dibuktikan dengan surat dukungan/rekomendasi.

Dalam surat keberatan itu, Daragana memandang KADIN adalah organisasi bisnis besar yang seharusnya taat pada peraturan dan ketentuan. Sehingga pelaksanaan MUKOTA mengacu pada AD/ART dan PO KADIN.

‘Saya memohon waktu kepada Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Barat agar memberi ruang dan waktu kepada saya, untuk menerima penjelasan langsung dan adil agar proses pemilihan Ketua KADIN Kota Bandung tidak dimaknai cacat hukum,’ tegasnya.

Dalam AD/ART KADIN dan PO KADIN, menurut Daragana, tidak disebutkan syarat calon Ketua harus melampirkan bukti kehadiran dalam rapat dan kegiatan yang dilaksanakan KADIN.

Sementara jika mengacu pada Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Indonesia Nomor : Skep/047/DP/VI/2018, tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kabupaten/Kota KADIN, syarat calon Ketua pencalonan harus disampaikan secara tertulis.

Setiap anggota berhak mencalonkan sebagai Ketua, dengan ketentuan perusahaannya terdaftar sebagai anggota dua tahun berturut-turut sampai dengan tahun berjalan. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B KADIN pada KADIN Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

‘Sehingga persyaratan baik yang sudah ditiadakan maupun yang masih tercantum dinilai tidak sesuai AD/ART dan PO KADIN. Seharusnya pihak penyelenggara menjelaskan kepada calon yang akan mengikuti Pemilihan Ketua KADIN Kota Bandung,’ papar Daragana.

Karena itu, tegas Daragana, pencabutan Syarat Calon Ketua KADIN di tengah jalan patut dipertanyakan. Hal ini bukti bahwa Panitia Penyelenggara (SC) MUKOTA Ke-VIII KADIN Kota Bandung. Sejak awal memaksakan aturan untuk kepentingan dan menguntungkan pihak calon tertentu.

‘Perlu penyikapan dari KADIN (Kadin Indonesia) atas penyelengaraan MUKOTA Ke-VIII KADIN Kota Bandung, yang menyertakan syarat-syarat Balon Ketua melanggar AD ART dan PO KADIN,’ ujar Daragana, menutup bincang-bincangnya. (Eddie Karsito).

Related Articles

Kebersamaan Indonesia Menjadi Hal Unik

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo menilai gotong royong masyarakat Indonesia sangat terasa. Bahkan di masa pandemi Covid-19, gotong royong semakin terasa. 'Gotong...

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Sekolah Untuk ‘Memanaskan Mesin’ Politik di Kota Bandung

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- WALAUPUN Pemilu 2024 masih jauh, tapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung. Sudah menyiapkan strategi menyambutnya. Hal itu terungkap saat Bawaslu,...

Sekemala Integerated Farming, Laboratorium dan Wahana Edukasi Pertanian

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PEMERINTAH Kota Bandung bekerjasama dengan Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung. Sebagai informasi, 97 persen ketersediaan Pangan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Kebersamaan Indonesia Menjadi Hal Unik

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo menilai gotong royong masyarakat Indonesia sangat terasa. Bahkan di masa pandemi Covid-19, gotong royong semakin terasa. 'Gotong...

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Sekolah Untuk ‘Memanaskan Mesin’ Politik di Kota Bandung

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- WALAUPUN Pemilu 2024 masih jauh, tapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung. Sudah menyiapkan strategi menyambutnya. Hal itu terungkap saat Bawaslu,...

Sekemala Integerated Farming, Laboratorium dan Wahana Edukasi Pertanian

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PEMERINTAH Kota Bandung bekerjasama dengan Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung. Sebagai informasi, 97 persen ketersediaan Pangan...

Jangan Ragu Menekan Tombolnya, Kami Layani 24 Jam

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- Pemerintah Kota Bandung memberi ruang aktif bagi masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Bandung. Salasatunya lewat aplikasi LAPOR!. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika...

Langkah Nyata TK Nirwana Cendikia, Tentukan Kualitas Anak di Masa Depan

CIANJUR, BEREDUKASI.COM – WUJUD nyata membangun karakter Anak-anak sejak usia dini. TK Nirwana Cendikia Gekbrong Cianjur. Selain belajar di dalam kelas juga melakukan belajar...