By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — WAKIL Wali Kota Bandung, Yana Mulyana kembali mengingatkan Pemerintah Pusat untuk teliti dan matang saat merancang “Omnibus Law”. Salasatunya tentang dampak dari “Omnibus Law” terhadap kewenangan Pemerintah Daerah.
Wakil Wali Kota mengungkapkan hal itu, disela sela Sharing Season II Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Hotel Inna Bali Beach, Jumat (17/1/2020).
“Kami memahani Semangat Presiden membuat “Omnibus Law” untuk mempercepat laju investasi. Kita juga mendukung hal itu. Tetapi perlu juga diperhatikan dampaknya,” jelasnya.
Salasatu kekhawatiran Wakil Wali kota adalah, soal dihapuskannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, IMB merupakan alat kontrol terhadap penataan kawasan. Jika IMB dihilangkan, maka Pemkot Bandung akan kesulitan melakukan pengawasan.
“Jangan sampai kewenangan kami hilang. Kita tidak ingin tiba-tiba ada pembangunan yang ternyata melanggar aturan,” tegasnya.
Ia mengatakan, Investasi di Kota Bandung saat ini telah berjalan dengan baik. Prosedurnya juga telah melalui sistem yang cukup baik.
“Soal investasi di Kota Bandung, sistemnya sudah ada dan berjalan baik,” tuturnya.
“Omnibus Law” menjadi salasatu perhatian para Kepala Daerah di Indonesia. “Omnibus Law” juga, akan menjadi topik bahasan pada Musyawarah Nasional VI Apeksi pada pertengahan tahun ini.
Pada Sharing Season lainnya, ini, Wali Kota Bogor, Bima Arya, Wali kota Denpasar, Ida Nagus Rai Dharmawijaya dan Wali Kota Manado, Vicky Lumentut menjadi Narasumber. Bersama ketiganya, para Wali Kota seluruh Indonesia, berdiskusi tentang permasalahan di Daerahnya masing-masing.
Salasatu permasalahan yang diskusikan yaitu soal “Command Center”. Sejumlah Kota memang belum memiliki “Command Center”. Sedangkan topik lainnya yang cukup banyak mendapat perhatian para peserta yaitu tentang Pengembangan Alikasi Pelayanan Masyarakat.
Hal lainnya yang dibahas yaitu tentang rencana Musyawarah Nasional Apeksi VI di Kota Tangerang Selatan pada pertengahan tahun ini. (Ris).
