By 
Bandung. BEREDUKASI.Com – BERTEMPAT di Grand Aquilla Hotel, Jl. Dr Djunjunan, Pasteur, Kota Bandung, Kamis 5 Maret 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Badan Kependudukan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat. Memastikan diri siap berkolaborasi menghadapi tantangan 50 tahun penduduk Jawa Barat.
Komitmen Kolaborasi ini terungkap dalam Rapat Kerja Daerah Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Jawa Barat 2020.
Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurrachim yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menilai kekuatan utama BKKBN terletak pada aspek Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Tradisi ini terus dijaga selama bertahun-tahun, sehingga menghasilkan capaian kinerja gemilang yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dari 5-6 anak pada dekade 70-an menjadi 2-3 anak sejak 2010-an kesini.
“Perlu kita ingat bahwa BKKBN itu juga sejarahnya dari Komunitas, lahir dari prakarsa masyarakat. Tumbuh dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian kelahiran. Dan mendorong tumbuhnya keluarga sejahtera dan berkualitas.
BKKBN lahir dari rahim Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Kita juga bisa melihat BKKBN terus menggandeng kekuatan-kekuatan sosial maupun kelembagaan formal. Dalam menjalankan program KB yang sekarang menjadi Banggakencana.
BKKBN bermitra dengan PKK, TNI, Asosiasi Tenaga Kesehatan, Media, dan lain-lain. Inilah yang kemudian menjadikan BKKBN besar, program KB besar,” tegas Dudi.
Karena itu, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dudi mengaku sangat mendukung penguatan kemitraan yang digagas BKKBN. Melalui kegiatan Rakerda Banggakencana. Ini sejalan dengan komitmen Gubernur Ridwan Kamil untuk memperkuat Kolababorasi dalam pembangunan Jawa Barat. Jawa Barat. Senantiasa berkolaborasi dengan Lima Pilar pembangunan atau pentahelix, meliputi Academik (Akademisi), Business (Perusahaan), Community (Masyarakat), Government (Pemerintah) dan Media.
“Kami mengakui BKKBN sudah melakukan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Dengan sangat baik sekali melalui Kolaborasi dengan Lima Pilar yang kita sebut Pentahelix tadi. Nah, cara-cara baik ini harus terus dilanjutkan untuk menghadapi tantangan Jawa Barat. Dengan penduduk yang akan mencapai 50 juta saat ini. Dengan 50 juta penduduk ini, berarti kita harus menyiapkan daya dukung memadai, penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat,” paparnya lagi.
Dudi mencatat, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat, mengalami penurunan dari sekitar 1,89 persen pada sensus penduduk 2010 menjadi 1,30 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ini relatif terkendali dari sisi kelahiran. Namun sulit terkontrol dari sisi Migrasi. Terlebih Jawa Barat memiliki sejumlah daya tarik yang secara alamiah mengundang orang untuk datang. Sebut saja misalnya Sektor Pendidikan yang ditandai dengan berdirinya Perguruan–Perguruan Tinggi Utama di Jawa Barat. Belum lagi Pusat Pertumbuhan Industri yang berpusat di Jawa Barat.
Dari dua contoh tadi, Dudi mencatat kedatangan penduduk ke Jawa Barat. Tidak seimbang dengan keluarnya penduduk Jawa Barat ke luar daerah. Bahkan, mereka yang semula hanya menuntut ilmu di Jawa Barat. Pada akhirnya menetap di Jawa Barat. Ini yang kemudian menjadikan penduduk Jawa Barat meroket dari tahun ke tahun.
Kondisi itu yang kemudian menjadi tantangan dari keberadaan 50 Juta Penduduk di Jawa Barat. Salasatu kunci dalam menjawab tantangan tersebut adalah, dengan Kolaborasi antara Pemerintah dengan Masyarakat maupun Dunia Usaha dan Media serta Perguruan Tinggi.
Secara khusus Dudi menggaris bawahi upaya Jawa Barat. Dalam meningkatkan pembangunan SDM melalui penurunan angka prevalensi Stunting. Merujuk pada Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM). Dalam Triwulan Ke-Tiga tahun lalu. Bahwa Prevalensi Stunting Balita di Jawa Barat. Mencapai 38 persen. Angka ini melampaui Prevalensi Nasional sebesar 27 persen.
“Kami sadari masih banyak yang harus segera ditindaklanjuti, dengan berbagai percepatan program dan kegiatan prioritas. Tidak hanya pada level Pemerintah Provinsi, tetapi justru bagaimana implementasi di tingkat Daerah (Provinsi dan Kab/Lota). Serta ujung tombak di lapangan yang secara langsung dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” tandas Dudi.
“Melalui Forum Rakerda ini, komitmen pemerintah daerah dan kemitraan dengan berbagai sektor terkait. Harus kita tingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Saya juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang yang telah berpartisipasi dalam pengelolaan program Banggakencana 2019. Semoga ke depan kita semua dapat selalu meningkatkan kinerja. Sehingga dapat mewujudkan kerja nyata yang dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di Jawa Barat,” tandas Dudi.
Menandai Kolaborasi awal tahun ini, pada Rakerda ini BKKBN secara khusus menandatangani nota kesepahaman dengan tiga mitra kerja. Yakni, Bank BJB, Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama (LKKNU) dan PKBI. Kesepamahan ini menjadi titik awal sinergi BKKBN, dengan mitra dalam melakukan percepatan kinerja 2020. Salasatunya melalui pemanfaatan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia pada Instansi masing-masing. (Tesaf).
