BANDUNG | Beredukasi – Pemerintah Kota Bandung mengusulkan anggaran belanja daerah sebesar Rp7,82 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Dengan proyeksi pendapatan Rp7,46 triliun, terdapat selisih sekitar Rp362 miliar yang direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rencana tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (14/9/2026), saat memberikan penjelasan mengenai Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027.

Kedua rancangan peraturan daerah itu menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan fiskal Kota Bandung untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penjelasannya, Farhan menyebut penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan tersebut juga menindaklanjuti kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang disepakati bersama DPRD pada 31 Agustus 2026.

Pada Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp7,20 triliun, naik Rp11,79 miliar atau 0,16 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp7,19 triliun.

Sementara itu, belanja daerah meningkat menjadi Rp7,69 triliun, bertambah Rp80,01 miliar atau 1,05 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp7,61 triliun.

Untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja, pemerintah kota merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp487,12 miliar. Nilai tersebut meningkat Rp68,24 miliar atau 16,29 persen dibandingkan pembiayaan netto APBD murni 2026 sebesar Rp418,88 miliar.

Pendapatan 2027 Diproyeksikan Naik 3,74 Persen

Untuk RAPBD 2027, Pemerintah Kota Bandung memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,46 triliun. Angka tersebut meningkat Rp269,13 miliar atau 3,74 persen dibandingkan target pendapatan APBD murni 2026.

Kenaikan pendapatan tersebut diikuti rencana belanja daerah sebesar Rp7,82 triliun, bertambah Rp212,15 miliar atau 2,79 persen dibandingkan anggaran belanja murni 2026.

Di sisi pembiayaan, pemerintah kota memproyeksikan pembiayaan netto sebesar Rp362 miliar. Jumlah ini turun Rp58,88 miliar atau 13,58 persen dibandingkan pembiayaan netto tahun sebelumnya sebesar Rp418,88 miliar.

Selisih antara proyeksi pendapatan dan belanja tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RAPBD 2027, terutama terkait upaya menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan penggunaan SiLPA dilakukan secara terukur.

Masuk Tahap Pembahasan Bersama DPRD

Setelah penjelasan wali kota disampaikan, fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung memberikan pandangan umum terhadap kedua raperda tersebut dalam rapat paripurna pada Selasa (15/9/2026).

Tahapan selanjutnya adalah pembahasan melalui panitia khusus DPRD Kota Bandung apabila memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pembahasan tersebut menjadi ruang bagi legislatif dan eksekutif untuk mencermati proyeksi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah agar anggaran yang disusun dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Foto: Rio/Humpro DPRD Kota Bandung.