By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — PROFESOR Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M di Universitas Padjadjaran, Bandung. Beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa Konferensi Internasional Mengenai Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Pertanyaan tentang Pulau Buatan di Luar Yurisdiksi Nasional merupakan hal yang sangat penting.
Mengingat bahwa bidang hukum Internasional laut telah berkembang secara signifikan. Setidaknya dalam dua dekade terakhir. Ini telah dicontohkan oleh sejumlah perkembangan yang relevan, termasuk adopsi instrumen Internasional, penilaian pengadilan Internasional, serta isu-isu dan tantangan baru.
“Salahlsatu tantangan global yang kita semua hadapi saat ini dan mungkin apa yang selalu ada selama sejarah hukum laut. Adalah dampak dari aktivitas manusia ke laut dan samudera. Perkembangan teknologi baru dan eksplorasi yang terus tumbuh serta eksploitasi sumber daya laut telah mendorong manusia untuk bergerak lebih jauh dan lebih jauh ke laut, di luar Yurisdiksi Nasional,” terangnya.
Pengembangan pulau buatan dan instalasi atau struktur lepas pantai lainnya. Adalah salasatu bidang yang menunjukkan kebutuhan manusia untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi lautan lebih jauh.
Seperti yang sudah diketahui bahwa beberapa negara telah lama melakukan kegiatan reklamasi dan menambahkan lahan baru di dalam Yurisdiksi Nasional. Mereka yang kemudian digunakan sebagai bandara, permukiman atau bahkan tempat wisata. Namun, saat ini dengan bantuan teknologi baru, kegiatan ini dapat dengan mudah berkembang melampaui Yurisdiksi Nasional.
“Sudah ada beberapa prinsip yang relevan yang bisa kita kumpulkan. Dan mungkin berguna dalam merumuskan persyaratan hukum yang berkaitan dengan pembangunan pulau buatan di luar Yurisdiksi Nasional,” tandasnya.
Dalam “Kasus Tentang Reklamasi Tanah oleh Singapura di dalam dan di sekitar Selat Johor” antara Malaysia dan Singapura. Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, menggarisbawahi tanggung jawab Negara untuk memastikan. Bahwa kegiatan yang dilakukan dalam Yurisdiksi Nasional mereka, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Atau kerusakan pada Negara atau wilayah lain di luar Yurisdiksi Nasional.
Prinsip kardinal ini sangat penting, karena akan mencegah negara dari melakukan kegiatan yang berkaitan dengan instalasi buatan manusia di laut yang dapat mengakibatkan efek lingkungan yang merugikan.
Penilaian lain pengadilan Internasional yang juga penting bagi tema Konferensi kami. Adalah putusan Pengadilan Arbitrase Permanen dalam kasus Laut Cina Selatan. Antara Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok.
Arbitrase lagi dalam kasus ini, menyoroti ketaatan prinsip tidak-menyakiti dalam melakukan kegiatan reklamasi di Laut Cina Selatan. Selain itu, Pengadilan Arbitrase Permanen memperingatkan. Bahwa kegiatan manusia yang terkait dengan pulau buatan dan pembentukan populasi buatan. Tidak boleh mengarah pada “klaim teritorial’ yang luas di laut.
“Memang, seperti yang kita semua tahu, UNCLOS adalah perjanjian penting dalam sejarah manusia. Dan itu adalah konstitusi untuk lautan. Meskipun demikian, Komunitas Internasional, terus bergerak maju. Perubahan terus terjadi dan tantangan baru muncul. Ini adalah fakta yang harus terus kita tangani, terutama sebagai akademisi, ilmuwan atau Pengacara.
Banyak masalah dan tantangan telah muncul sejak UNCLOS diadopsi pada tahun 1982. Dan kita perlu mengantisipasi dan menghadapi mereka dengan perspektif baru yang segar,” tambahnya.
Baru-baru ini pada bulan September, sesi pertama Konferensi Antar Pemerintah diadakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk melanjutkan proses negosiasi pada instrumen Internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS pada konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah Yurisdiksi Nasional.
Sama seperti kita mungkin berpikir bahwa UNCLOS telah mencakup semua yang kita perlu mengatur tentang hukum laut. Selalu ada situasi baru yang perlu diatasi. Ketika diadopsi pada tahun 1982, UNCLOS dianggap mendahului waktunya. Karena sudah mencakup pertanyaan hukum sehubungan dengan kegiatan di luar Yurisdiksi Nasional.
Meski demikian, itu masih belum cukup. Kerangka hukum saat ini yang kita miliki saat ini belum sepenuhnya membahas pertanyaan seputar keanekaragaman hayati laut di luar wilayah Yurisdiksi Nasional. Termasuk kawasan perlindungan laut, kemungkinan rezim baru untuk akses dan pembagian keuntungan pada pemanfaatan sumber daya genetik laut dan dampak lingkungan laut.
“Demikian pula, kita masih perlu membahas lebih lanjut tentang aspek hukum dan teknis di pulau buatan di luar Yurisdiksi Nasional. Pengacara Pnternasional perlu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi yang memungkinkan manusia untuk mengeksplorasi lautan lebih jauh dan lebih jauh. Termasuk pembentukan pulau buatan dan kegiatan reklamasi di daerah-daerah di luar Yurisdiksi Nasional. Kami masih menghadapi tantangan untuk memperjelas legalitas kegiatan ini, karena beberapa dari mereka mungkin memiliki beberapa manfaat, seperti reklamasi pulau-pulau kecil dalam konteks adaptasi iklim.
“Terlepas dari semua itu, sudah jelas bahwa hukum laut Internasional harus selalu berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan Negara-negara pantai dan kepentingan Komunitas internasional secara keseluruhan. Undang-undang tidak boleh menjustifikasi segala upaya yang mengarah pada klaim teritorial yang luas dan perambahan perairan Internasional yang akan merugikan tujuan UNCLOS. Terutama penggunaan laut dan lautan secara damai, serta pemanfaatan sumber daya laut yang adil dan efisien,” tandasnya pagi itu. (Tiwi Kasavela)
