By 
Tasikmalaya, BEREDUKASI.Com — BEBERAPA waktu lalu Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, membuka Sekolah Demokrasi bertema “Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik”. Yang berlangsung di Villa Malaganti, Kabupaten Tasikmalaya.
Kang Uu juga mengapresiasi kegiatan yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabar ini. Karena sekaligus menjadi kaderisasi sebuah organisasi, sehingga jati dirinya tidak akan hilang dari waktu ke waktu.
“Sebuah organisasi bahkan partai pun kadang-kadang akan hilang jati diri, identitas dan idealismenya. Kalau tidak ada sebuah pendidikan-pendidikan yang ideal,” kata Kang Uu.
“Karena itu, sebagai kesinambungan sebuah organisasi khususnya menjaga identitas jati diri, maka kegiatan hari ini sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Selain itu, menurut Kang Uu, “Sekolah Demokrasi”, sangat penting untuk mengajarkan penerapan Demokrasi dalam mengambil keputusan-keputusan Politik.
“Karena itu, sebagai generasi muda, jangan tabu dalam masalah perpolitikan,” ucap Kang Uu.
Terkait tema yang diangkat yakni Proses Formulasi Kebijakan dan Politik Anggaran Publik. Kang Uu menilai, anggaran Daerah merupakan Komitmen Politik, Eksekutif dan Legislatif. Serta merupakan kesepakatan bersama dari berbagai macam kepentingan.
Namun, Kang Uu mengingatkan, dalam membuat keputusan politik, juga harus dilandasi payung hukum berdasarkan UUD, Keputusan Menteri, Peraturan Pemerintah dan lainnya.
Sehingga, Kang Uu berharap agar para peserta bisa memanfaatkan ilmu dan informasi yang diterima. Dari Sekolah Demokrasi dan mengimbanginya dengan ketakwaan untuk diimplementasikan dalam kehidupan.
“Ilmu diimplementasikan dengan inovasi-inovasi pribadi. Karena memang Pemuda adalah sebagai agen-agen perubahan. Begitu juga dengan takwa, diimplementasikan dengan moral dan akhlak,” tutur Kang Uu.
“Sehebat apapun ilmu kita, sehebat apapun keilmuan, kalau tidak memiliki akhlakul karimah dan budi pekerti, maka tidak akan memiliki nilai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Badko HMI Jabar Khoirul Anam Gumilar Winata melaporkan. “Sekolah Demokrasi” diikuti 25 Peserta Se-Jabar dan digelar dengan protokol kesehatan Covid-19.
Khoirul Anam menjelaskan, “Sekolah Demokrasi” merupakan gagasan yang dikembangkan sejak 2019. Dan fokus untuk pelatihan memantau Pemilihan Umum.
Tahun ini, lanjut Khoiruk Anam, pihaknya fokus kepada peningkatan kualitas anggota di wilayah Demokrasi. Karena nilai intelektual, dinilai sangat penting dalam memahami bagaimana kondisi Pemerintahan saat ini.
“Bagaimana mengajukan masalah akademik pada DPRD, DPRD Provinsi maupun DPR RI. Bagaimana kita menganalisa anggaran Publik dan bagaimana kita paham untuk mengadvokasinya,” kata Khoirul Anam. (Ris).
