Bandung, BEREDUKASI.Com — BERTEMPAT di Gedung Sate Jl. Diponegoro, Bandung, Senin (30/12/19). Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap lima komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) yang baru. Mampu mempertahankan predikat Jawa Barat, sebagai Provinsi paling informatif. Dalam hal Keterbukaan Publik, yang didapat dari Komisi Informasi Pusat selama dua tahun berturut-turut.
“Selamat kepada Lima Komisioner KIP Jabar terpilih yang prosesnya sangat panjang dan penuh dinamika. Semoga mampu mempertahankan rangking A, sebagai Provinsi Informatif dan lebih meningkat lagi,” ujar Ridwan Kamil, usai mengambil Sumpah Jabatan dan Melantik Lima Komisioner KIP Jawa Barat, periode 2019–2023.
Adapun Ke-Lima Komisioner KIP Jawa Barat yang baru ialah Ijang Faisal, Husni Farhan Mubarok, Yudaningsih, Dedi Dharmawan dan Dadan Saputra.
Kang Emil demikian sapaan akrab Ridwan Kamil mengatakan, keterbukaan informasi Jabar sejauh ini, sudah sangat baik alias menyegel nilai A. Untuk kategori E : adalah Daerah dengan kategori tidak informatif, D : kurang informatif : C. cukup informatif, B : menuju informatif dan A : informatif.
“Jabar sudah sangat baik bersama DKI Jakarta, Jateng, Sumut dan Riau ada di posisi A. Selama dua tahun berturut-turut,” ujar Emil.
Kepada para Komisioner KIP Jawa Barat yang baru, Emil juga meminta mereka. Untuk membina Komisi Informasi di 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Agar keterbukaan informasinya sebaik dengan Provinsi.
“Saya juga titip kerjasama dengan unit kita yaitu Jabar Saber Hoax. Supaya masyarakat tenang bekerja membangun Indonesia dan Jabar tanpa dihantui dan dihabiskan ruang informasinya oleh hal-hal berita bohong,” pesan Emil.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana sementara itu mengatakan, Transparansi atau Keterbukaan di era terkini adalah suatu keharusan. Menurut pengamatannya, Transparansi dimulai dari orang Nomor Satu di badan publik tersebut.
“Yang memulai transparansi itu menurut pengamatan dan penilaian KI (Komisi Informasi) adalah “Orang Nomor Satu” nya di Badan Publik tersebut atau Kepala Daerah-nya,” ujar Gede.
Mengenai pelantikan Komisioner KIP Jabar periode 2019-2023, Gede menilai hal tersebut merupakan ritual empat tahunan di ranah Komisi Informasi Pusat, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Gede juga berharap, agar Komisioner KIP Jabar mampu menghadapi dinamika dan tantangan teknologi informasi yang saat ini sudah berkembang pesat.
“Ini bukan hanya prosesi pelantikan saja melainkan lebih dari itu. Karena dinamika teknologi informasi saat ini, sudah berkembang pesat apalagi dengan adanya (era) 4.0. Maka, di sinilah KIP Jabar harus mampu menghadapai dinamika dan tantangannya ke depan,” ujar Gede..(Ris).