By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — KETUA Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang juga Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengharuskan Wisatawan membawa Surat Keterangan Hasil Negatif Uji Rapid Antigen yang berlaku selama 3 hari saat datang ke Kota Bandung.
Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Nomor 440/SE.149-Bag.Huk tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal 2020, Tahun Baru 2021 dan Pelarangan Perayaan Tahun Baru serta Pencegahan Kerumunan Massa.
“Ketika Jumat kita Ratas (Rapat Terbatas), surat dari Gubernur belum diterima. Sehingga luput dari pembahasan. Setelah konfrensi pers itu baru diterima. Sekarang sudah saya tandatangani sesuai arahan gubernur dan pemerintah pusat. Kita sudah menyesuaikan,” ucap Oded, Selasa (22 Desember 2020).
Dengan adanya surat edaran tersebut, Oded menegaskan bahwa Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung. Akan lebih memperketat penegakan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 73 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Utamanya pengetatan pengawasan di hotel-hotel.
“Orang datang dari luar itu, sudah membawa Surat Keterangan Rapid Antigen. Pengawasan kita terus dilakukan,” tegasnya.
Senada dengan Oded, Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna juga menegaskan soal pendisiplinan protokol kesehatan saat libur akhir tahun. Ia menyatakan bahwa Surat Edaran Wali Kota Bandung ini merupakan kombinasi atas Surat Edaran Gubernur dan Surat Edaran Satgas Covid-19 pusat.
Ema menegaskan, sekalipun pengawasan ketat namun tidak akan membuat Posko Cek Poin di Perbatasan. Sebab sudah ada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat, yang menjadi imbauan serupa untuk wilayah Jawa Barat termasuk di kawasan Bandung Raya.
“Cek Poin memang tidak ada. Karena disana yang diwajibkan Objek Wisata. Kalau di Kota Bandung itu Wisatanya di Hotel, Kuliner, Belanja. Disitu saja. Kita laksanakan protokol kesehatan ketat sesuai level kewaspadaan Zona Merah,” ujarnya.
Ada juga yang menjadi penekanan Wali Kota Bandung dalam surat edaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Seluruh masyarakat dan pengelola tempat usaha serta Tempat Wisata tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, termasuk acara perayaan pergantian tahun.
2. Memperkuat operasi Yustisi dan Patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan.
3. Melakukan pengetatan protokol kesehatan berupa pelaksanaan Work From Home (WFH), pembatasan jam operasional restoran/cafe/warung makan/tempat hiburan/mall dan usaha sejenisnya sampai dengan jam 20.00 WIB dan pembubaran kerumunan massa di ruang publik, serta penerapan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di wilayah RW/RT.
4. Mengimbau pendatang yang memasuki Kota Bandung dalam keadaan sehat dan tanpa gejala:
a. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid tes antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan;
b. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, diimbau menggunakan rapid tes antigen paling lama 3×24 jam sebelum keberangkatan;
c. Mengisi e-HAC Indonesia (electronic Health Alert Card) yang dapat diunduh pada play store kecuali pengguna moda transportasi Kereta Api; dan
d. Khusus untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid tes antigen sebagai syarat perjalanan.
5. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan, wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker sesuai standar dengan benar, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan handsanitizer.
6. Melakukan pengetatan protokol kesehatan di daerah tujuan wisata, antara lain:
a. Pengunjung bertanggung jawab atas kesehatan masingmasing serta tunduk dan patuh terhadap protokol kesehatan;
b. Membatasi jumlah pengunjung dengan memberlakukan sistem reservasi dan pendataan wisatawan dengan menggunakan aplikasi digital; dan
c. Mewajibkan pengunjung menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid antigen tes yang berlaku selama 3 (tiga) hari sejak diterbitkan atau RT-PCR yang berlaku selama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan.
7. Implementasi langkah-langkah ini dimulai sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.
Dikeluarkannya surat edaran tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020, tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 202/KPG.03.05/HUKHAM, tanggal 17 Desember 2020, tentang Pelarangan Perayaan Tahun Baru 2021 dan Pencegahan Kerumunan. (asep pupu).
