By 
Bandung, BEREDUKASI.Com — PENERAPAN Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
ditengah pandemi covid dan varian nya (PPKM) oleh Pemerintah Pusat menimbulkan pro kontra, sehingga terjadi pergesekan antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, dibutukan Sinegritas antara pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menemukan pola pembatasan yang diharapkan bisa menjadi solusi bersama.
“Sebelum dilanjutkan sebaiknya pemerintah perlu komunikasi dengan tokoh masyarakat
tokoh agama, tokoh pemuda
mahasiswa perlu di perdayakan secata semaksimal mungkin,” ujar Saiful SH, seorang Pengamat kebijakan publik Pegiat investigasi media sosial dalam keterangan persnya di Jakarta Selasa, (20/7/2021)
Seperti diketahui sejak tanggal 3 juli 2021 pemerintah telah resmi menerbitkan sebuah peraturan PPKM Darurat.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa dan Bali dan berlaku hingga tgl 20 juli 2021 .
Sementara pada level individu Saiful meminta Pemerintah dan masyarakat untuk saling mengingatkan tentang bahaya’nya virus Corona.
“Sekarang inilah waktunya membangun solidaritas sosial dalam hidup bermasyarakat demi terbebas dari Covid 19 dan bangkit dari keterpurukan akibat Wabah mematikan ini,” tegas Pria yang diakrab disapa Bejo ini.
Untuk itu, kedaruratan masyarakat dengan status PPKM Darurat
beberapa hal yang sangat efektif untuk dilaksanakan yakni :
1.menyiapkan kapasitas Rumah sakit yang optimal di masing masing daerah .
2.Hentikan pertumbuhan kasus baru .dengan segala macam bentuk varian nya.intensifkan testing masive tracing.perwilayah perdaerah.
3.sistem pengendalian wabah berbasis komunitas secara aktif. Dan harmonis
4.utamakan pelayanan yang memberikan Solusi .walau di tengah PPKM
Sebaiknya perbaiki komunikasi publik jangan hanya di level antar para pejabat tapi juga komunikasi dengan masyarakat dengan warga.
Tentunya dengan segala macam upaya seperti komunikasi. sosialisasi edukasi persuasif
dan lain-lain.
“Sehingga tidak ada celah distorsi sekecil apapun.dan komunikasi publik ini pun harus di bangun dengan menyampaikan program pemerintah kedepan, tentang penanganan dan pemutusan pandemi covid-19 serta tentang pemulihan ekonomi, percepatan ekonomi.Sistem ketahanan kesehatan dan infrastrukturnya disertakan bagaimana turunan program hingga pelaksanaannya, serta manfaatnya yang jelas bagi publik.” Papar Bejo
Menurut Bejo, mensosialisasikan Penangan pandemi ini tidak cukup di tingkat nasional saja. Tapi Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tingkat RT.RW dll. Tentu perlu dampingi petugas dari puskesmas. Para Bidan, Babinsa Kamtibmas. dll.
PPKM darurat merupakan upaya pemerintah dalam menekan penyebaran wabah virus covid-19. Dan varianya. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan ekonomi warga. Jika kegiatan terbatas maka mobilitas juga berkurang. Jika tidak ada mobilitas maka regulasi ekonomi baik makro dan mikro akan terkena dampaknya.oleh sebab itu pemerintah harus secepat mungkin program bantuan sosial tersalurkan kepada warga.
“Saya yakin Bapak Presiden Joko widodo menyiapkan langkah langkah terbaik .untuk bangsa dan negara serta seluruh rakyat indonesia.” pungkas Saiful SH . (Buyil).
