BANDUNG,Beredukasi  – Mahasiswa didorong tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan aktif dalam mengawal proses perencanaan, perumusan, hingga pengawasan pelaksanaannya. Keterlibatan generasi muda dinilai penting untuk memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan dan berpihak kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., saat menjadi narasumber dalam audiensi Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia Korwil III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Sabtu (17/10/2026).

Iman menegaskan, partisipasi mahasiswa dan generasi muda menjadi salah satu elemen penting dalam mengawal arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kebijakan publik, terutama yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, perlu mendapatkan perhatian, kajian kritis, dan pengawasan dari berbagai elemen.

Menurutnya, proses pembentukan kebijakan, termasuk undang-undang yang ditetapkan pemerintah pusat bersama lembaga legislatif sesuai kewenangannya, membutuhkan kecermatan. Sebab, kebijakan yang telah diberlakukan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, sedangkan proses perubahan regulasi tidak selalu mudah.

Karena itu, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan media massa memiliki peran strategis sebagai bagian dari kontrol sosial untuk memastikan kebijakan disusun secara tepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan publik.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi objek penerima manfaat kebijakan, tetapi juga harus menjadi subjek yang turut merencanakan, merumuskan, dan mengawal setiap kebijakan,” ujarnya.

Iman mencontohkan dinamika penerapan sejumlah kebijakan nasional, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang memunculkan beragam respons di tengah masyarakat.

Berbagai tanggapan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa kebijakan publik perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan atau merugikan masyarakat.

Akurasi Data Menentukan Akses Layanan Kesehatan

Dalam sektor jaminan kesehatan, Iman turut menyoroti pentingnya akurasi data penerima bantuan. Kesalahan pendataan, baik exclusion error maupun inclusion error, berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Exclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, inclusion error terjadi ketika pihak yang tidak memenuhi kriteria justru masuk dalam daftar penerima.

Menurut Iman, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian agar masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan sosial dan layanan kesehatan tidak kehilangan akses akibat ketidaktepatan data.

Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung berupaya mempertahankan akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui alokasi anggaran program Universal Health Coverage (UHC). Program ini menjadi salah satu instrumen untuk membantu warga yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri dan belum ditanggung oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, Iman mengakui upaya menjaga keberlanjutan layanan kesehatan menghadapi tantangan fiskal. Keterbatasan anggaran daerah serta berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja.

Ia menekankan, efisiensi dan pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan.

Bonus Demografi Harus Jadi Peluang, Bukan Beban

Lebih lanjut, Iman menilai generasi muda, khususnya Generasi Z dan generasi milenial, memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan Indonesia menjelang 2045.

Besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang untuk mempercepat pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia, daya kritis, keterampilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik.

Sebaliknya, bonus demografi dapat menjadi tantangan apabila potensi generasi muda tidak dikelola secara optimal dan tidak didukung kebijakan yang tepat.

“Menuju 2045 ini kita punya bonus demografi yang signifikan, tetapi ini bisa menjadi bonus positif atau malah bisa jadi permasalahan, karena beban dengan jumlah yang besar. Sehingga saya ajak mereka tidak hanya sebagai objek penerima manfaat, penerima kebijakan, tapi juga turut serta merencanakan, merumuskan dan mengawal setiap kebijakan sebagai subjek, karena karpet merah ke depan ada di mereka semua,” ucapnya.

Oleh karena itu, Iman mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan publik, memahami proses pembentukan kebijakan, serta berani menyampaikan aspirasi secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, generasi muda perlu mengambil bagian dalam proses pembangunan, bukan sekadar menunggu hasil dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Dengan keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik, diharapkan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan lebih inklusif, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.