27.4 C
Indonesia
Saturday, 23 October 2021

Diskusi Bersama BPOM : Tidak Ada Toleransi Kemasan Mengandung BPA Untuk Bayi, Balita dan Janin Pada Ibu Hamil……..!

Jakarta, BEREDUKASI.Com — PERKUMPULAN Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL), tetap memandang perlu Pemberian Label peringatan pada kemasan plastik mengandung BPA. Agar tidak dikonsumsi oleh Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil.

Perlunya pemberian Label tersebut selain merujuk pada hasil penelitian juga terkait, dengan berbagai kebijakan sejumlah Negara maju yang sudah melarang penggunaan Plastik BPA, untuk kemasan Makanan daninuman.

Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam pertemuan antara Pengurus Perkumpulan Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan (JPKL), dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di Gedung F lantai 2 Kantor BPOM, Jakarta, Kamis, (4/2/2021).

Dalam pertemuan tersebut, pihak JPKL diwakili Ketua Umum JPKL, Roso Daras, serta didampingi Teguh Yuswanto, selalu Sekretariat Jenderal JPKL. Dari pihak (BPOM), diwakili Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, Dra. Cendekia Sri Murwani, Apt, MKM.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan baik dari Ibu Cendekia, beserta Staf yang bersedia mendengarkan usulan dari JPKL,” ujar Roso Daras.

Pertemuan tersebut, kata Roso, sebagai langkah klarifikasi atas surat dari Ketua Jurnalis Peduli Kesehatan dan Lingkungan, No : JPKL _ BPOM 01/Januari / 2021 yang berisi tentang usulan peninjauan pencantuman peringatan pada Kemasan Plastik mengandung BPA.

Pihaknya, kata Roso, langsung menyampaikan usulannya, bahwa pencantuman pada kemasan Plastik dalam hal ini Galon pakai ulang. Yang mengandung BPA agar tidak dikonsumsi oleh Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil.

“Kami kira ini mendesak. Apalagi situasinya sedang tidak normal. Kita lagi menghadapi Corona, jadi harus lebih hati-hati dalam mengkonsumsi Makanan ataupun Minuman,” ungkap Roso.

Selain ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pihaknya, kata Roso, juga melakukan pendekatan ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI.

“Kedua Lembaga ini memiliki Otoritas yang mensyaratkan adanya Pelabelan pada Kemasan,” terang Roso.

Sekretariat Jenderal JPKL, yang akrab dipanggil Mas Yus, menambahkan bahwa, yang terpenting para pihak sepakat. Bahwa BPA adalah Racun. Sedangkan untuk Kesehatan Bayi, Balita dan Janin Ibu Hamil. BPA tidak ada toleransi untuk batas aman, harus benar-benar bebas dari paparan BPA.

“Jadi kalau BPOM sudah mau memberikan Label yang mengandung BPA pada Kemasan Galon Isi uUlang supaya tidak dikonsumsi Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil, setidaknya telah menyelamatkan Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil di Indonesia,” papar Mas Yus.

Dalam pertemuan tersebut, Dra. Cendekia Sri Murwani, meminta pihak JPKL menunjukkan hasil Kajian Ilmiah tentang bahaya BPA. Sehingga perlu ditinjau ulang Perka BPOM, untuk mencantumkan peringatan konsumen plastik mengandung BPA.

Dalam pertemuan itu, BPOM juga menghadirkan ahli yang menjelaskan bahwa paparan BPA dalam jumlah tertentu masih tidak berbahaya. Akan tetapi, menurut Ketua JPKL, untuk Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil tidak mentolerir adanya kandungan BPA.

“Jangan main-main kalau untuk Bayi, Balita dan Janin pada Ibu Hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahaya mengintai dari risiko Kanker, Autis dan Berat Badan Yang Kurang,” tandas Roso Daras.

Dalam pertemuan itu Mas Yus, menjelaskan bahwa usulan pencantuman peringatan bahwa plastik BPA tidak baik untuk Bayi, Balita dan Janin pada iibu Hamil tentu mempunyai dasar ilmiah maupun landasan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

“Untuk meneliti tentu bukan kewenangan Wartawan. Dari berita dan Jurnal Internasional sudah jelas menerangkan BPA berbahaya. Kami membawa lampiran bahwa BPA berbahaya dari berbagai negara di Dunia. Dan sebelum itu, JPKL, telah merujuk kepada hasil penelitian dari Negara-negara lain yang dengan itu memutuskan melarang penggunaan Plastik BPA,” tegas Mas Yus. (Eddie Karsito).

Related Articles

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

Penipuan Di Ranah Digital.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- SEIRING dengan berkembangnya teknologi, penipuan di ranah digital semakin marak terjadi. Karenanya, seseorang perlu senantiasa menjaga keamanan identitas digitalnya kapanpun.Tak terkecuali...

Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- HARI Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021,...