By 
Bandung. BEREDUKASI.Com — KEPALAP DPPKBP3A Nunung Kartini mengungkapkan pihaknya tengah mengembangkan kampung KB tematik di Kota Tasikmalaya. Setiap kampung KB akan didorong untuk menjadi pusat keunggulan, baik produk maupun kekhasan lainnya.
Nunung mencontohkan, kelompok usaha peningkatan kesejahteraan keluarga sejahtera (Kelompok UPPKS) salah satu kampung KB di Kecamatan Cipedes mengembangkan kerajinan alas kaki. Di sana memproduksi kelom geulis dan rupa-rupa alas kaki lainnya. Sementara daerah lain didorong untuk mengembangkan payung khas Tasikmalaya.
“Tadi saya sudah menyampaikan kepada Pak RW di Kampung KB Cikdes untuk merespons kegandrungan masyarakat pada tanaman hias. Saya dorong agar di sana dibudidayakan tanaman hias untuk kemudian dijual kepada masyarakat atau pengunjung. Itu bisa menjadi kekhasan Cikdes. Sementara kampung KB yang lain bisa mengembangkan produknya sesuai potensi yang dimilikinya. Tasik ini kan dikenal sebagai penghasil kelom geulis, payung, bordir, dan lain-lain. Mengapa tidak kita kembangkan menjadi kampung KB tematik sendiri,” kata Nunung.
Di bagian lain, Nunung mengaku tengah mengembangkan sebuah inovasi terkait pelayanan masyarakat di kampung KB. Yakni, menjadikan kampung KB sebagai kawasan ramah anak. Inovasi ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban DPPKBP3A.
“Inovasi berupa konsep kampung KB ramah anak. Namanya Kakaren Karamat: Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu. Tidak hanya untuk penguatan program Bangga Kencana, tetapi untuk menghadirkan sebuah kawasan ramah anak. Kita dorong agar sudut-sudut tertentu didesain ramah anak. Artinya, setiap anak bisa memanfaatkan ruang yang ada di kampung KB tersebut,” terang Nunung.
Nunung mengaku sudah mengusulkan inovasi tersebut kepada pimpinan daerah. Harapannya, Kakaren Karamat sudah bisa dilaksanakan tahun depan untuk setiap kampung KB di Kota Tasikmalaya. “Sedang dirintis dan sudah diusulkan. Namun karena ada pandemi, harus ada refocusing anggaran dari semula untuk inovasi tersebut menjadi penanganan Covid-19. Meski belum bisa sekarang, saya optimistis mimpi-mimpi saya kelak bisa dilaksanakan,” ujar Nunung semangat.
Sementara itu, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono menjelaskan, safari monitoring dan evaluasi kampung KB menjelang akhir tahun ini membawa empat agenda utama. Pertama, diseminasi perubahan nomenklatur dari kampung keluarga berencana menjadi kampung keluarga berkualitas. Dengan rebranding ini, kampung KB tidak saja fokus pada penguatan pelayanan KB. Melainkan mendorong peningkatan kualitas hidup keluarga.
“Belum lama ini Menteri Dalam Negeri mengirim surat edaran kepada para gubernur dan bupati atau wali kota di seluruh Indonesia. Isinya terkait intensifikasi dan ekstensifikasi program Bangga Kencana melalui Kampung KB. Ini sekaligus menjadi transformasi nomenklatur menjadi keluarga berkualitas. Dengan transformasi ini, kampung KB diharapkan dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, menurunkan angka unmet-need, kesertaan ber-KB, serta menurunkan angka kemiskinan,” terang Irfan.
Edaran Mendagri juga secara tegas meminta para kepala daerah untuk memberikan dukungan dan memprioritaskan program, kegiatan, dan anggaran terhadap peningkatan kualitas dan layanan Bangga Kencana. Dukungan itu ditunjukkan dengan memastikan program atau kegiatan serta ketersediaan pembiayaan melalui dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang sudah ditetapkan dan belum mengakomodasi anggaran yang dibutuhkan, dapat dialokasioan dalam dalam RKPD dan perubahan APBD.
Ke-Dua, perubahan Coverage dari tingkat rukun warga (RW) atau dusun menjadi tingkat desa atau kelurahan. Ketiga, sosialisasi penambahan klasifikasi Kampung KB dari tiga tahap menjadi empat tahap. Jika awalnya hanya tahapan dasar, berkembang, dan mandiri, kini muncul klasifikasi paripurna atau berkelanjutan. Keempat, perubahan Rumah Data Kependudukan (RDK) menjadi Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga (RDKIK).
“Adanya perubahan ini diharapkan menjadi pusat data untuk dasar invervensi lainnya. Data yang disajikan dalam RDKIK bisa digunakan lintas sektor. Siapa pun yang akan membuat program atau kegiatan di Kampung KB bisa menggunakan data tersebut. Dengan demikian, terjalin sinergi program secara berkesinambungan,” papar Irfan. (Tesaf).
