22.4 C
Indonesia
Saturday, 23 October 2021

Pemerintah Kota Bandung, Mengharamkan Aparat Pemerintahan Di lingkungannya Melakukan Pungutan Liar…..!

Bandung, BEREDUKASI.Com — KEPALA Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengingatkan warga Kota Bandung. Untuk waspada terhadap akun palsu pejabat pemerintahan, yang saat ini beredar di Media Sosial.

‘Warga Bandung jangan sampai terkecoh pada akun palsu dari Para Pejabat di Media Sosial. Apalagi menggunakan akun tersebut untuk meminta uang,’ tuturnya, Rabu, (15 September 2021).

Yayan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung mengharamkan Aparat Pemerintahan di lingkungannya untuk melakukan pungutan liar.

‘Tidak boleh ada pungutan liar, warga bisa langsung melapor kepada Diskominfo. Jika ada yang seperti itu, untuk menindak akun tersebut,’ imbuhnya.

Di samping itu, Yayan juga telah meminta kepada aparatur pemerintah yang merasa akunnya dibajak untuk segera melapor.

Perlu diketahui, ciri-ciri akun palsu yakni tidak memiliki centang biru, usernamenya memiliki embel-embel atau membalikkan susunan nama, mengikuti akun-akun tidak resmi atau tidak jelas dan Mengunggah ulang postingan akun resmi

Modus Penipuan dilakukan dengan mengirim Direct Message (DM), memberikan nomor WhatsApp, meminta data rahasia dan sejumlah uang serta ada ancaman kepada pengguna.

Untuk melindungi diri dari informasi Hoaks, berhati-hatilah dengan judul provokatif, cermati alamat situs.

Khususnya alamat blog, periksa fakta, sesuaikan dengan info dari situs resmi, cek keaslian foto, bisa menggunakan Google Images serta Ikut ke dalam grup diskusi anti Hoax di Media Sosial.

Ciri-ciri informasi Hoaks biasanya diawali dengan “Viralkan” atau “Sebarkan”, mendiskreditkan pihak tertentu, seolah-olah ilmiah tapi rekomendasi, tidak sesuai konteks, manipulatif, foto dan caption berbeda, kontennya menirukan atau memparodikan sesuatu.

Beberapa akun yang saat ini sudah dikonformasi merupakan akun bodong adalah akun yang mengatasnamakan Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dan Kepala Bidang PPIK BKPSDM Kota Bandung di media sosial Facebook.

‘Jika menemukan akun akun bodong atau palsu yang mengatasnamakan pejabat pemerintah, Saya mengimbau untuk tidak direspon apabila meminta atau mengonfirmasi apapun melalui WhatsApp atau Messenger,’ tegasnya. (tiwi).

Related Articles

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

Penipuan Di Ranah Digital.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- SEIRING dengan berkembangnya teknologi, penipuan di ranah digital semakin marak terjadi. Karenanya, seseorang perlu senantiasa menjaga keamanan identitas digitalnya kapanpun.Tak terkecuali...

Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- HARI Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021,...