22.4 C
Indonesia
Sunday, 24 October 2021

Penerapan UU ITE…….!

Ketua Umum SMSI Firdaus Dukung Kapolri Utamakan Langkah Damai.

Jakarta, BEREDUKASI.Com — SERIKAT Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinannya kini lebih mengedepankan Pola Restorative Justice atau Jalan Damai. Kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas. Apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoax atau pencemaran nama baik.

Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, hari Senin (22/2/2921), Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus di dampingi Sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir. Menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut, merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada Media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alur awalnya tersebut dan pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP.

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “Karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE.

Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus Pers. Agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di Daerah, Wartawan yang Dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

“Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE. Yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah,” pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (Ris).

Related Articles

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Warga SDN 039 Tegallega Kota Bandung, Semua Semangat Menjalankan PTMT.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- PELAKSANAAN Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) sekarang ini. Memang masih terus berlangsung, seperti hal nya di SDN 039 Tegallega Kota Bandung.'Alhamdulilah...

Prokes Menuju Endemi : Tetap Pakai Masker Walau Sudah Vaksinasi.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- MESKI secara umum penyebaran dan penanganan terkendali,Pemerintah masih terus berupaya menurunkan kasus COVID-19 di seluruh pelosok.Ancaman virus yang dirasa masih akan...

SDN 031 Pelesiran Kota Bandung, Patut Diberi Acungan Jempol.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- DALAM situasi Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), bisa berjalan dengan lancar. Tentunya harus dengan...

Penipuan Di Ranah Digital.

BANDUNG, BEREDUKASI.Com -- SEIRING dengan berkembangnya teknologi, penipuan di ranah digital semakin marak terjadi. Karenanya, seseorang perlu senantiasa menjaga keamanan identitas digitalnya kapanpun.Tak terkecuali...

Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS No. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak.

JAKARTA, BEREDUKASI.Com -- HARI Senin, 11 Oktober 2021, telah dilangsungkan Persidangan Pleno Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) dalam perkara dengan Nomor 38/PUU-XIX/2021,...