21.4 C
Indonesia
Wednesday, 19 January 2022

Pernyataan Sikap, Komunitas Pers, Minta Kapolri Cabut Pasal 2d dalam Maklumatnya……!

Jakarta, BEREDUKASI.Com — KEPALA Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021. Polri beralasan, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Ada Empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salasatunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam Jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. Salasatu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, kami menyatakan sikap:

1. Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai Negara Demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Soal ini tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
2. Maklumat ini mengancam tugas Jurnalis dan media, yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI.

Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran”, yang itu bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.
3. Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi, tak senafas dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.
4. Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan pelbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Jakarta, 1 Januari 2021

Abdul Manan, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia.
Atal S. Depari, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Hendriana Yadi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Hendra Eka, Sekjen Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Kemal E. Gani, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred).
Wenseslaus Manggut, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). (***).

Related Articles

Kebersamaan Indonesia Menjadi Hal Unik

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo menilai gotong royong masyarakat Indonesia sangat terasa. Bahkan di masa pandemi Covid-19, gotong royong semakin terasa. 'Gotong...

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Sekolah Untuk ‘Memanaskan Mesin’ Politik di Kota Bandung

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- WALAUPUN Pemilu 2024 masih jauh, tapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung. Sudah menyiapkan strategi menyambutnya. Hal itu terungkap saat Bawaslu,...

Sekemala Integerated Farming, Laboratorium dan Wahana Edukasi Pertanian

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PEMERINTAH Kota Bandung bekerjasama dengan Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung. Sebagai informasi, 97 persen ketersediaan Pangan...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERBARU

Kebersamaan Indonesia Menjadi Hal Unik

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PRESIDEN Republik Indonesia, Joko Widodo menilai gotong royong masyarakat Indonesia sangat terasa. Bahkan di masa pandemi Covid-19, gotong royong semakin terasa. 'Gotong...

Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Sekolah Untuk ‘Memanaskan Mesin’ Politik di Kota Bandung

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- WALAUPUN Pemilu 2024 masih jauh, tapi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandung. Sudah menyiapkan strategi menyambutnya. Hal itu terungkap saat Bawaslu,...

Sekemala Integerated Farming, Laboratorium dan Wahana Edukasi Pertanian

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- PEMERINTAH Kota Bandung bekerjasama dengan Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas) untuk meningkatkan Ketahanan Pangan di Kota Bandung. Sebagai informasi, 97 persen ketersediaan Pangan...

Jangan Ragu Menekan Tombolnya, Kami Layani 24 Jam

BANDUNG, BEREDUKASI.COM -- Pemerintah Kota Bandung memberi ruang aktif bagi masyarakat untuk sama-sama membangun Kota Bandung. Salasatunya lewat aplikasi LAPOR!. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika...

Langkah Nyata TK Nirwana Cendikia, Tentukan Kualitas Anak di Masa Depan

CIANJUR, BEREDUKASI.COM – WUJUD nyata membangun karakter Anak-anak sejak usia dini. TK Nirwana Cendikia Gekbrong Cianjur. Selain belajar di dalam kelas juga melakukan belajar...