BANDUNG |  Beredukasi – DPRD Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-216, Jumat (25/9/2026).

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., membacakan pidato peringatan HJKB yang menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun kota yang maju, nyaman, serta sejahtera.

DPRD menegaskan, peran legislatif harus dijalankan melalui penguatan fungsi legislasi, pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada rakyat, serta pengawasan terhadap efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan Kota Bandung, menurut pidato tersebut, tidak cukup hanya diukur dari kemegahan infrastruktur. Peningkatan kualitas hidup warga, termasuk akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan kerja, juga menjadi indikator penting kemajuan kota.

Menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim, DPRD menyoroti sejumlah sektor strategis yang membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

Salah satunya adalah pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular melalui prinsip reduce, reuse, recycle, dan recovery. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah sekaligus menciptakan nilai ekonomi dengan melibatkan bank sampah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta komunitas masyarakat.

Pada sektor transportasi dan mobilitas, penataan kota perlu diarahkan pada integrasi transportasi publik, penyediaan fasilitas pejalan kaki, pengelolaan parkir, serta peningkatan konektivitas antarkawasan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi kemacetan dan menciptakan mobilitas perkotaan yang lebih tertata.

Sementara itu, penanganan banjir dan konservasi lingkungan perlu diperkuat melalui modernisasi sistem drainase, perluasan ruang terbuka hijau (RTH), pembangunan sumur resapan, serta pelestarian kawasan hulu.

Pelayanan Publik Harus Responsif

DPRD juga mengingatkan pentingnya kepekaan seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari dinas hingga aparat kewilayahan, dalam merespons aspirasi dan laporan masyarakat.

Sikap ramah, responsif, dan berorientasi pada solusi harus menjadi landasan pelayanan publik, baik dalam urusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, maupun penataan kota. Pemerintah diharapkan mampu mengambil langkah cepat tanpa harus menunggu persoalan menjadi perhatian luas di media sosial.

Di bidang ekonomi, penguatan UMKM dan industri kreatif menjadi salah satu fokus untuk mendorong kemandirian masyarakat. Upaya tersebut perlu ditopang dengan pendampingan legalitas usaha, digitalisasi, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar, termasuk peluang ekspor.

Sinergi koperasi sebagai agregator dan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai pencipta pasar juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi lokal, khususnya bagi kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Kolaborasi Wujudkan Bandung Utama

Mengusung tema HJKB ke-216, “Solidarity in Harmony”, DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga semangat kolaborasi, toleransi, dan gotong royong. Ajakan tersebut ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, pelaku usaha, hingga kalangan akademisi.

Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mewujudkan visi Bandung Utama, yakni Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.

Pada akhir rapat paripurna, DPRD turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bandung atas diraihnya Penghargaan Komitmen Pengelolaan Sampah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2026.

Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat pengelolaan lingkungan dan meningkatkan kualitas pembangunan, sehingga Kota Bandung semakin maju, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh warganya.