BANDUNG |Beredukasi – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bandung menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari realisasi pendapatan, defisit anggaran, hingga kecenderungan belanja operasional yang meningkat di tengah terbatasnya belanja modal untuk infrastruktur.

Catatan tersebut disampaikan dalam pandangan umum Fraksi PKB terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Hadir pula Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam pandangannya, Fraksi PKB menekankan bahwa penyusunan anggaran harus bertumpu pada kondisi fiskal yang realistis, prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Modal Jadi Sorotan

Fraksi PKB mencatat realisasi APBD Kota Bandung hingga 22 Juni 2026 mencapai Rp2.695,14 miliar atau 37,91 persen dari target. Angka tersebut dinilai masih menyisakan kesenjangan terhadap progres yang semestinya dicapai.

Karena itu, pemerintah kota diminta tidak hanya mengandalkan proyeksi pendapatan yang optimistis, tetapi juga memperkuat basis data serta menyusun strategi peningkatan pendapatan yang terukur.

Fraksi PKB mendukung penyesuaian belanja pegawai sebesar Rp117,90 miliar atau meningkat 4,38 persen sebagai bagian dari pemenuhan hak aparatur sesuai PP Nomor 9 Tahun 2026. Namun, kenaikan tersebut harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di sisi lain, penurunan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026 sebesar Rp84,68 miliar atau 10,63 persen menjadi perhatian. Pengurangan itu terutama menyangkut sejumlah pos, seperti peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta irigasi.

Fraksi PKB mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak menghambat pelaksanaan proyek prioritas maupun kegiatan multiyears yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang meningkat 16,29 persen menjadi Rp487,12 miliar untuk menutup pelebaran defisit dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Fraksi PKB, SiLPA tidak seharusnya menjadi tumpuan berulang untuk menutup kesenjangan anggaran. Pemerintah Kota Bandung didorong menyusun peta jalan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar struktur fiskal lebih sehat dan berkelanjutan.

APBD 2027 Diminta Lebih Berpihak pada Pembangunan

Dalam pembahasan RAPBD 2027, Fraksi PKB mencermati proyeksi PAD sebesar Rp4,51 triliun atau meningkat 3,78 persen. Meski demikian, sejumlah sektor pajak unggulan, seperti hotel, reklame, dan parkir, dinilai masih membutuhkan strategi pemulihan yang konkret.

Fraksi PKB meminta pemerintah kota menjelaskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar target pendapatan tidak hanya menjadi angka dalam dokumen anggaran.

Sorotan berikutnya tertuju pada kenaikan belanja barang dan jasa sebesar Rp361,69 miliar menjadi Rp4,05 triliun. Kenaikan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh, terutama karena belanja modal untuk infrastruktur dasar, termasuk jalan, jaringan, dan irigasi, cenderung stagnan atau mengalami pengurangan pada sejumlah pos.

Fraksi PKB mendorong pelaksanaan spending review untuk memastikan setiap pengeluaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pada saat yang sama, RAPBD 2027 memproyeksikan total belanja sebesar Rp7,82 triliun, sedangkan pendapatan diperkirakan mencapai Rp7,46 triliun. Selisih tersebut kembali menimbulkan defisit yang direncanakan ditutup melalui instrumen SiLPA.

Fraksi PKB mengingatkan bahwa pola defisit berulang berpotensi menimbulkan risiko fiskal apabila realisasi pendapatan tidak sesuai target. Untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, pemerintah kota diminta menyusun kajian sensitivitas fiskal atau stress test terhadap berbagai skenario penurunan pendapatan.

Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

Selain persoalan pendapatan dan belanja, Fraksi PKB menyoroti target penurunan tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan ketimpangan yang masih menjadi pekerjaan rumah Kota Bandung.

APBD, menurut Fraksi PKB, harus berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, bukan sekadar alat pembiayaan program pemerintah. Karena itu, alokasi belanja perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan perlu dipastikan berkelanjutan serta disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat hingga tingkat kelurahan.

Fraksi PKB juga meminta agar peningkatan belanja pegawai disertai sistem evaluasi kinerja berbasis hasil atau outcome. Dengan demikian, pemenuhan hak aparatur dapat berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan publik.

Tiga Rekomendasi Utama Fraksi PKB

Berdasarkan evaluasi tersebut, Fraksi PKB menyampaikan tiga rekomendasi utama kepada Pemerintah Kota Bandung.

Pertama, mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari pajak hotel, reklame, dan parkir, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja barang dan jasa berdasarkan prinsip value for money.

Kedua, melindungi alokasi belanja modal untuk infrastruktur dasar dan menyusun kajian sensitivitas fiskal guna mengantisipasi risiko tidak tercapainya target pendapatan pada 2027.

Ketiga, menjamin keberlanjutan anggaran perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat evaluasi kinerja aparatur agar belanja pegawai berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih terukur, efisien, dan berkeadilan.

Fraksi PKB menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang objektif, transparan, dan akuntabel, dengan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan warga Kota Bandung.