BANDUNG|Beredukasi  – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Bandung menyoroti struktur belanja daerah, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, hingga proyeksi defisit dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027.

Dalam pandangan umumnya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (15/9/2026), Fraksi NasDem menegaskan bahwa anggaran daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar besarnya alokasi maupun tingkat penyerapan anggaran.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Hadir pula Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

PAD Meningkat, Optimalisasi Penerimaan Harus Diperkuat

Dalam evaluasi Perubahan APBD 2026, Fraksi NasDem mengapresiasi kenaikan pendapatan daerah dari Rp7,19 triliun menjadi Rp7,20 triliun. Kenaikan tersebut terutama ditopang peningkatan PAD sebesar Rp86,56 miliar, dari Rp4,34 triliun menjadi Rp4,43 triliun.

Meski demikian, pendapatan transfer mengalami penurunan Rp74,78 miliar menjadi Rp2,77 triliun. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi melalui penguatan kemandirian fiskal daerah.

Fraksi NasDem mendorong Pemerintah Kota Bandung mengoptimalkan PAD melalui digitalisasi pemungutan, integrasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi, peningkatan kepatuhan, optimalisasi aset daerah, serta penutupan potensi kebocoran penerimaan.

Upaya tersebut, menurut Fraksi NasDem, tidak semestinya hanya mengandalkan kenaikan tarif atau menambah beban masyarakat.

Perhatian juga diberikan terhadap realisasi pendapatan hingga 22 Juni 2026 yang mencapai Rp2.695,14 miliar atau 37,91 persen dari target APBD sebesar Rp7.109,23 miliar. Angka tersebut berada di bawah target kumulatif berdasarkan progres waktu sebesar 47,40 persen.

Karena itu, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah memperkuat pemantauan pendapatan secara bulanan melalui dashboard agar perkembangan penerimaan dapat dievaluasi secara objektif dan target dalam perubahan APBD tetap realistis.

Belanja Operasi Membesar, Belanja Modal Perlu Dijaga

Pada Perubahan APBD 2026, total belanja daerah meningkat Rp80,02 miliar menjadi Rp7,69 triliun. Namun, Fraksi NasDem mencermati kenaikan belanja operasi sebesar Rp193,95 miliar menjadi Rp6,96 triliun, sementara belanja modal justru turun Rp84,68 miliar menjadi Rp711,72 miliar.

Penurunan belanja modal tersebut mencakup belanja peralatan dan mesin sebesar Rp62,81 miliar serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp20,91 miliar.

Fraksi NasDem mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak menghambat pembangunan infrastruktur dan menurunkan kualitas pelayanan publik dalam jangka panjang. Setiap kenaikan belanja operasi juga perlu dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas.

Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti penurunan Belanja Tidak Terduga dari Rp39,87 miliar menjadi Rp10,62 miliar. Mengingat Kota Bandung menghadapi risiko bencana dan kemungkinan gangguan pelayanan publik, pemerintah diminta memastikan ketersediaan anggaran darurat tetap memadai berdasarkan kajian risiko.

Sementara itu, kenaikan penerimaan pembiayaan dari Rp418,88 miliar menjadi Rp487,12 miliar seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Fraksi NasDem meminta penggunaan dana tersebut diprioritaskan untuk program mendesak, siap dilaksanakan, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

APBD 2027 Diproyeksikan Defisit Rp362 Miliar

Dalam pandangan terhadap RAPBD 2027, Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,46 triliun, dengan PAD sebesar Rp4,51 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp2,94 triliun.

Di sisi lain, belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,82 triliun. Dengan demikian, terdapat defisit sekitar Rp362 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari prediksi SiLPA.

Fraksi NasDem menilai penggunaan SiLPA merupakan mekanisme yang dikenal dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, sumber pembiayaan tersebut tidak boleh terus-menerus menjadi solusi untuk menutup kelemahan perencanaan pendapatan maupun belanja rutin.

Pemerintah Kota Bandung diminta menjelaskan dasar perhitungan dan tingkat kepastian realisasi SiLPA agar penyusunan APBD tidak bergantung pada asumsi pembiayaan yang terlalu optimistis.

Fraksi NasDem juga menyoroti komposisi belanja 2027. Dari total belanja Rp7,82 triliun, sekitar Rp7,01 triliun atau 89,7 persen dialokasikan untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal sebesar Rp795,06 miliar atau sekitar 10,2 persen.

Belanja barang dan jasa bahkan meningkat 9,80 persen menjadi Rp4,05 triliun. Kondisi ini dinilai perlu diimbangi dengan evaluasi belanja secara menyeluruh agar anggaran yang kurang berdampak dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan yang lebih prioritas.

Infrastruktur, Pelayanan Dasar, dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian

Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus terhadap alokasi belanja infrastruktur. Pada RAPBD 2027, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi turun 32,40 persen menjadi Rp111,12 miliar. Sebaliknya, belanja modal gedung dan bangunan meningkat 29,57 persen menjadi Rp400,63 miliar.

Fraksi NasDem meminta pemerintah menjelaskan urgensi dan manfaat pembangunan gedung serta bangunan tersebut. Anggaran infrastruktur, menurut fraksi ini, harus diarahkan untuk menjawab persoalan sehari-hari warga, seperti kemacetan, drainase, banjir, jalan, sanitasi, ruang publik, dan kualitas lingkungan.

Di sektor pelayanan dasar, RAPBD 2027 mengalokasikan Rp1,53 triliun untuk Dinas Pendidikan dan Rp1,61 triliun untuk Dinas Kesehatan. Fraksi NasDem mengapresiasi perhatian terhadap kedua sektor tersebut, tetapi menekankan bahwa keberhasilan anggaran harus diukur melalui hasil yang dirasakan masyarakat.

Indikator yang perlu diperhatikan antara lain peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses kesehatan, pengurangan waktu tunggu pelayanan, serta peningkatan kualitas fasilitas kesehatan.

Pada sektor ekonomi, Fraksi NasDem mendorong agar potensi jasa, kuliner, pariwisata, hiburan, dan ekonomi kreatif dikembangkan sebagai ekosistem yang mampu memperkuat PAD sekaligus membuka lapangan kerja.

Program pemerintah, termasuk kegiatan event, perlu memiliki ukuran keberhasilan yang konkret, seperti jumlah UMKM yang berkembang, tenaga kerja yang terserap, transaksi ekonomi yang tercipta, dan tambahan pendapatan daerah.

Fraksi NasDem juga menyoroti pemerataan anggaran kewilayahan. Perbedaan alokasi antar-kecamatan dinilai wajar sepanjang didasarkan pada kebutuhan, jumlah penduduk, kondisi infrastruktur, serta persoalan pelayanan di masing-masing wilayah.

Anggaran Harus Terukur dan Berpihak kepada Masyarakat

Fraksi NasDem menegaskan, seluruh catatan terhadap Perubahan APBD 2026 dan RAPBD 2027 merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, efisien, dan bertanggung jawab.

Setiap rupiah dalam APBD, menurut Fraksi NasDem, harus memiliki arah yang jelas, sasaran terukur, serta manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Fraksi NasDem berharap masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan berikutnya. Dengan perencanaan yang realistis dan alokasi yang tepat, anggaran daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kota Bandung.