BANDUNG| Beredukasi  – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung mengusulkan penelaahan belanja barang dan jasa dalam Rancangan APBD 2027 dengan target awal realokasi sekitar Rp250 miliar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Usulan itu disampaikan Fraksi PSI dalam pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (15/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua DPRD H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I H. Toni Wijaya, S.E., S.H., dan Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H. Hadir pula Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Fraksi PSI menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapan. Lebih dari itu, anggaran harus menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan warga, mulai dari kualitas jalan dan drainase, kelayakan sekolah, kebersihan lingkungan, hingga kemudahan pelayanan publik.

Soroti Kenaikan Belanja Operasi pada Perubahan APBD 2026

Dalam evaluasi Perubahan APBD 2026, Fraksi PSI mencatat total anggaran meningkat sekitar Rp80,02 miliar, dari Rp7,61 triliun menjadi Rp7,69 triliun.

Namun, sebagian besar kenaikan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan yang bertambah Rp68,24 miliar, sementara pendapatan daerah hanya meningkat sekitar Rp11,78 miliar.

Fraksi PSI juga mempertanyakan dasar kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp86 miliar menjadi sekitar Rp4,43 triliun. Pemerintah Kota Bandung diminta menjelaskan strategi peningkatan penerimaan pajak dan retribusi tanpa menambah tekanan terhadap wajib pajak yang telah patuh, terutama di tengah kondisi pelaku usaha yang menghadapi tantangan omzet dan keuntungan.

Dari sisi belanja, Fraksi PSI menyoroti kenaikan belanja operasi sekitar Rp193 miliar, berbanding terbalik dengan penurunan belanja modal sekitar Rp84 miliar.

Fraksi PSI meminta pemerintah mengevaluasi efisiensi birokrasi agar belanja rutin tidak mempersempit ruang anggaran untuk pembangunan dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap penghapusan alokasi belanja subsidi sebesar Rp56,69 miliar serta kenaikan belanja pegawai sekitar Rp117,90 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan dasar perubahan tersebut, termasuk langkah menjaga keterjangkauan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pegawai.

Fraksi PSI turut mencermati defisit Perubahan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp487,12 miliar. Menurut fraksi ini, penyesuaian anggaran seharusnya menjadi momentum pembenahan mendasar, bukan hanya mengakomodasi perubahan kebutuhan belanja.

Belanja Barang dan Jasa Rp4,05 Triliun Jadi Fokus Evaluasi

Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp7,46 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp7,82 triliun. Dengan demikian, defisit diproyeksikan sekitar Rp362 miliar, lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit Perubahan APBD 2026.

Meski mengapresiasi penurunan defisit tersebut, Fraksi PSI menilai struktur belanja masih perlu ditelaah secara mendalam.

Belanja barang dan jasa direncanakan mencapai sekitar Rp4,05 triliun atau meningkat Rp361,69 miliar, setara 9,80 persen dibandingkan APBD murni 2026. Nilainya bahkan lebih besar daripada alokasi belanja pegawai yang sekitar Rp2,55 triliun.

Fraksi PSI menegaskan, besarnya belanja barang dan jasa tidak serta-merta menunjukkan pemborosan karena di dalamnya terdapat kebutuhan pelayanan kesehatan, persampahan, kegiatan kewilayahan, dan pelayanan publik lainnya.

Karena itu, fraksi tersebut tidak mengusulkan pemotongan merata di seluruh OPD. Sebaliknya, penelaahan perlu diarahkan pada belanja yang berpotensi tidak efisien, seperti perjalanan dinas yang tidak prioritas, rapat berulang, jasa konsultansi yang dapat dirasionalisasi, sewa yang bisa dikonsolidasikan, kegiatan berdampak rendah, serta aplikasi teknologi informasi yang tumpang tindih.

Target awal realokasi sekitar Rp250 miliar diusulkan sebagai sasaran penelaahan, bukan pemotongan otomatis. Nilai itu setara sekitar 6,2 persen dari total belanja barang dan jasa.

Fraksi PSI menekankan, hasil penghematan harus dialokasikan secara jelas kepada program prioritas, bukan kembali tersebar dalam kegiatan-kegiatan kecil yang sulit diukur manfaatnya.

Infrastruktur Jalan dan Drainase Perlu Diperhatikan

Fraksi PSI juga menyoroti komposisi belanja modal dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp795,06 miliar.

Di dalamnya, belanja gedung dan bangunan direncanakan sekitar Rp400,63 miliar, meningkat 29,57 persen dibandingkan APBD murni 2026. Sebaliknya, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi turun 32,40 persen menjadi sekitar Rp111,12 miliar.

Kondisi tersebut mendorong Fraksi PSI meminta penjelasan mengenai urgensi pembangunan gedung dan bangunan di tengah kebutuhan penanganan jalan rusak, drainase, genangan, konektivitas, dan infrastruktur permukiman.

Pemerintah juga diminta memastikan setiap proyek memiliki indikator manfaat yang jelas, termasuk lokasi, volume pekerjaan, tingkat kerusakan, jumlah warga penerima manfaat, dan target penyelesaian.

Selain belanja modal, Fraksi PSI menyoroti kenaikan anggaran hibah dari sekitar Rp293,70 miliar menjadi Rp368,89 miliar atau sekitar 25,60 persen dibandingkan APBD murni 2026.

Fraksi PSI tidak mempersoalkan hibah sebagai instrumen bantuan, tetapi meminta transparansi dalam penetapan penerima, dasar pemberian, tujuan, indikator hasil, proses verifikasi, dan evaluasi penggunaannya.

Sementara itu, alokasi Belanja Tidak Terduga dalam RAPBD 2027 hanya sekitar Rp8,74 miliar atau 0,11 persen dari total belanja daerah. Mengingat risiko banjir, kebakaran, cuaca ekstrem, dan persoalan perkotaan lainnya, pemerintah diminta menjelaskan kajian risiko yang menjadi dasar penetapan anggaran tersebut.

Penghematan untuk Sekolah, Rutilahu, dan Ekonomi Warga

Fraksi PSI mendorong agar hasil efisiensi belanja diprioritaskan untuk rehabilitasi sekolah dan ruang kelas, perbaikan jalan dan drainase, program rumah tidak layak huni (Rutilahu), infrastruktur persampahan, perlindungan sosial produktif, serta penguatan UMKM dan ekonomi masyarakat.

Pada saat yang sama, pemerintah diminta memastikan target PAD 2027 sebesar Rp4,51 triliun didukung strategi yang realistis. Optimalisasi penerimaan perlu dilakukan melalui perluasan basis pajak, penutupan kebocoran, peningkatan kepatuhan, digitalisasi pemungutan, dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Fraksi PSI juga mengingatkan agar penggunaan SiLPA sekitar Rp362 miliar untuk menutup defisit tidak menjadi kebiasaan dalam membiayai belanja rutin. Pemerintah diminta memberikan dasar perhitungan yang kuat mengenai proyeksi SiLPA tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas pembahasan anggaran, Fraksi PSI meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyediakan matriks penelaahan belanja yang memuat komponen belanja terbesar, perjalanan dinas, jasa konsultansi, rapat dan konsumsi, sewa, publikasi, aplikasi teknologi informasi, serta kegiatan yang dapat ditunda atau dikonsolidasikan.

Fraksi PSI juga meminta perbandingan RAPBD 2027 menggunakan data Perubahan APBD 2026, bukan hanya APBD murni 2026, agar evaluasi mencerminkan kondisi anggaran yang lebih mutakhir.

APBD Harus Menghasilkan Manfaat Nyata

Fraksi PSI menegaskan, efisiensi bukan tujuan akhir, melainkan cara membuka ruang anggaran bagi kepentingan masyarakat. Prioritas belanja perlu bergeser dari kebutuhan internal birokrasi menuju pelayanan langsung, dari pembiayaan kegiatan menuju pencapaian hasil, serta dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi menghasilkan manfaat nyata.

Keberhasilan APBD, menurut Fraksi PSI, tercermin ketika warga merasakan jalan lingkungan yang lebih baik, sekolah yang semakin layak, lingkungan yang bersih, usaha yang berkembang, dan pelayanan pemerintah yang semakin mudah diakses.

Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PSI berpandangan pembahasan Raperda APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2027 dapat dilanjutkan. Namun, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja, disiplin fiskal, transparansi, dan perluasan manfaat anggaran bagi masyarakat.