Ahmad Rahmat Purnama: Bansos Jangan Jadi Ketergantungan, Harus Mampu Putus Mata Rantai Kemiskinan

BANDUNG,Beredukasi – Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, menyoroti pentingnya evaluasi program bantuan sosial (bansos) agar tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan memutus mata rantai kemiskinan secara berkelanjutan.

Hal tersebut mengemuka dalam podcast Youtube “Ahmad Aja” yang menghadirkan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, dr. Yorisa Sativa, sebagai narasumber di Kantor Sinergi Indonesia Kota Bandung, Selasa (26/5/2026).

Dalam diskusi tersebut, Yorisa mengungkapkan masih adanya persoalan pemerataan bantuan sosial di Kota Bandung. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan sosial dalam jangka waktu sangat panjang tanpa mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

“Ada warga Kota Bandung yang sudah delapan tahun menerima bansos, baik Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT),” ujar Yorisa.

Menanggapi hal itu, Ahmad Rahmat Purnama menilai program pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi secara berkala agar tidak menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

“Kita mendorong Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar program pengentasan kemiskinan tidak menciptakan masyarakat yang bergantung pada bansos, melainkan mampu membangun kemandirian ekonomi,” kata Ahmad.

Menurutnya, konsep bantuan sosial sejatinya bukan sekadar memberikan bantuan konsumtif, tetapi harus menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekonomi masyarakat kurang mampu.

“Bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian. Tujuannya agar masyarakat dapat berdaya dan memiliki penghasilan yang berkelanjutan, bukan terus-menerus bergantung pada bantuan sosial,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan semangat baru yang diusung Kementerian Sosial RI melalui slogan “Bansos Sementara, Berdaya Selamanya”. Yorisa menjelaskan bahwa paradigma bantuan sosial saat ini diarahkan pada penguatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan, pemberian modal usaha, dan berbagai stimulus ekonomi produktif.

“Bukan hanya memberikan ikan, tetapi memberikan umpan dan kail agar masyarakat mampu mencari penghidupannya sendiri. Harapannya warga miskin bisa mandiri secara finansial dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” tutur Yorisa.

Link and Match Pengentasan Kemiskinan

Dalam kesempatan itu, Yorisa juga mengungkapkan keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah dalam menjangkau seluruh warga miskin di Kota Bandung. Saat ini, anggaran yang bersumber dari APBD maupun APBN belum mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan.

Karena itu, Dinas Sosial terus membangun kolaborasi dengan berbagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), kelompok donor, dan para muzaki untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan.

Menurut Yorisa, Kota Bandung memiliki potensi besar dengan keberadaan sekitar 90 lembaga sosial dan organisasi filantropi yang dapat dilibatkan dalam membantu masyarakat miskin sesuai bidang dan fokus program masing-masing.

“Meski kapasitas fiskal pemerintah terbatas, potensi kemitraan sosial di Kota Bandung sangat besar. Kami hadir sebagai regulator yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan berbagai lembaga sosial agar bantuan lebih tepat sasaran dan berdampak luas,” jelasnya.

Solusi untuk Persoalan Salah Desil

Ahmad Rahmat Purnama juga menyoroti banyaknya laporan masyarakat yang sebelumnya masuk kategori miskin namun dalam pembaruan data terbaru justru berpindah ke kategori desil yang lebih tinggi sehingga kehilangan akses terhadap sejumlah bantuan sosial.

Menjawab hal tersebut, Yorisa menjelaskan bahwa perubahan desil sering terjadi akibat pembaruan data yang dilakukan secara berkala oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara kondisi riil masyarakat di lapangan terkadang berubah sangat cepat akibat PHK, musibah, atau kehilangan sumber penghasilan utama keluarga.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menyiagakan petugas Kesejahteraan Sosial (Kesos) serta operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di seluruh kelurahan dan kecamatan.

“Warga yang merasa datanya tidak sesuai cukup datang ke kelurahan dengan membawa NIK. Petugas akan melakukan pengecekan dan apabila diperlukan dapat diajukan proses verifikasi ulang melalui survei lapangan sehingga status desil dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya,” terang Yorisa.

Ahmad Rahmat Purnama berharap sistem pendataan kesejahteraan sosial terus diperbaiki agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menurutnya, akurasi data, pemberdayaan ekonomi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandung secara berkelanjutan.